Silet Sumba

Tambolaka —Rabu, 1 April 2026 Dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya kian menguat.Berdasarkan keterangan sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, terungkap indikasi praktik pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan, dengan nilai yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah.Modus yang teridentifikasi menunjukkan pola berulang:1. Nama dicatut tanpa sepengetahuan pegawai.Sejumlah pegawai disebut tidak pernah mengikuti kegiatan lapangan, namun namanya tetap dicantumkan dalam dokumen SPPD. Yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak menerima dana yang dicairkan.2. Pegawai menerima sebagian, sisanya dipertanyakanAda pegawai yang memang melaksanakan kegiatan dan menerima sebagian dana. Namun untuk kegiatan lain yang tidak dilakukan, tetap dibuatkan SPPD menggunakan namanya—bahkan tanpa tanda tangan pada daftar pembayaran. Dana tetap dicairkan, namun alirannya tidak diketahui.3. Pencairan anggaran tanpa kegiatan nyata.Sumber juga mengungkap adanya dugaan pencairan anggaran meskipun kegiatan yang tercantum tidak pernah dilaksanakan.4. Pembayaran dilakukan secara tunai.Dalam beberapa kasus, pembayaran disebut dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai. Kondisi ini dinilai menyulitkan penelusuran aliran dana serta membuka ruang ketidaksesuaian dalam distribusi.Anggaran perjalanan dinas ini diduga bersumber dari APBD II dan APBN, sehingga apabila terbukti terjadi penyimpangan, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaporkan tengah berada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan dan audit. Kehadiran BPK menjadi momentum penting untuk menguji kebenaran berbagai indikasi yang beredar.Sejumlah pegawai yang telah diperiksa oleh Inspektorat juga disebut mulai memberikan keterangan yang mengarah pada adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan realisasi di lapangan.Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dugaan tersebut.Publik kini menanti: apakah audit akan membuka fakta secara terang benderang, atau justru kembali menyisakan tanda tanya?Desakan pun menguat agar:Hasil audit dibuka secara transparan.Alur pencairan dan pertanggungjawaban anggaran dijelaskan.Pihak yang bertanggung jawab diungkap secara jelas