Silet Sumba

Tambolaka —Dugaan penyimpangan anggaran serta rekayasa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya kian menguat.Informasi ini mengemuka berdasarkan pengakuan sejumlah pegawai yang disampaikan di hadapan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak 30 Maret hingga 1 April 2026.Para pegawai tersebut disebut memberikan keterangan terkait adanya ketidaksesuaian antara dokumen perjalanan dinas dengan realisasi kegiatan di lapangan, termasuk indikasi penggunaan nama pegawai tanpa sepengetahuan serta pencairan anggaran yang tidak sepenuhnya diterima oleh yang bersangkutan.Nilai dugaan penyimpangan disebut mencapai ratusan juta rupiah.Namun di sisi lain, hasil investigasi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.Sejumlah Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya diketahui mengalami kelangkaan dan kekurangan obat, sehingga berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.Akibatnya, pasien dan masyarakat yang datang berobat terpaksa membeli obat sendiri di luar karena tidak tersedia di Puskesmas.Sehingga muncul dugaan terjadi kekosongan sejumlah obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya sebagai pemasok obat ke seluruh Puskesmas di Sumba Barat DayaKondisi ini memunculkan pertanyaan publik yang semakin kuat:bagaimana pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya jika di saat yang sama kebutuhan dasar seperti obat justru tidak terpenuhi?Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dugaan penyimpangan anggaran maupun kondisi kekurangan obat di lapangan.Sementara itu, proses audit oleh Inspektorat telah berlangsung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaporkan tengah melakukan pemeriksaan lanjutan.Publik mendesak:Transparansi hasil audit secara terbuka.Penjelasan terkait distribusi dan ketersediaan obatPenelusuran menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.Ketika pasien harus membeli obat sendiri, pertanyaannya sederhana: ke mana anggaran kesehatan dialokasikan?