Sumba Barat Daya - NTT, siletsumba.com - JAKARTA — Perintah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas pemberantasan penyelundupan kini memasuki babak yang lebih panas. Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah bergerak.

Tapi di timur Indonesia, publik sudah lama tahu:

penyelundupan bukan cerita baru—ini sudah jadi jalur hidup.

Sorotan kini mengarah ke dua jalur “sunyi” yang selama ini luput dari perhatian nasional:

1. JALUR TERNAK: DOMPU → SUMBA BARAT DAYA

Wilayah Dompu dikenal sebagai kantong ternak. Tapi yang jadi pertanyaan:

berapa banyak hewan keluar lewat jalur resmi, dan berapa yang “hilang di laut”?

Arus ternak menuju Sumba Barat Daya diduga tidak sepenuhnya melalui mekanisme karantina dan dokumen sah.

Yang terjadi di lapangan:

Pengiriman lewat pelabuhan kecil atau jalur tikus

Dokumen dipermainkan atau tidak ada sama sekali

Pengawasan lemah, bahkan diduga “dibuka”

Risikonya bukan cuma ekonomi—

tapi juga penyebaran penyakit hewan dan rusaknya sistem peternakan lokal.

2. JALUR BBM: SUMBA BARAT DAYA → BIMA

Sementara itu, dari arah sebaliknya, muncul dugaan kuat:

BBM jenis minyak tanah dari Sumba Barat Daya mengalir diam-diam ke Bima.

Pertanyaannya sederhana tapi tajam:

Kenapa BBM bisa keluar dari wilayah yang sendiri sering langka?

Siapa yang bermain di distribusi ini?

Bagaimana barang bersubsidi bisa “bocor” lintas pulau?

Polanya hampir selalu sama:

Dibeli dengan harga subsidi

Dikumpulkan oleh pemain lapangan

Dikirim diam-diam lewat jalur laut

Dijual kembali dengan harga lebih tinggi

Ini bukan lagi pelanggaran kecil. Ini bisnis.

SATGAS DIUJI DI TIMUR

Satgas yang dibentuk melalui Bareskrim di bawah Brigjen Ade Safri Simanjuntak sekarang berada di titik krusial:

Apakah berani masuk ke jalur-jalur seperti ini?

Karena jika serius:

Jalur Dompu–Sumba harus dibongkar

Arus BBM Sumba–Bima harus dihentikan

Aktor besar di balik distribusi ilegal harus diungkap.

Jika tidak, maka semua akan kembali ke pola lama: kapal kecil ditangkap, jaringan besar tetap berlayar.

INI BUKAN SEKADAR PENYELUNDUPAN

Yang terjadi di jalur ini bukan lagi aktivitas sembunyi-sembunyi biasa.

Ini sudah mengarah ke:

kebocoran subsidi negara

distorsi harga pasar

potensi keterlibatan oknum aparat atau pejabat lokal.

Dan jika benar, maka ini bukan hanya pelanggaran hukum.

Ini pengkhianatan terhadap rakyat yang seharusnya dilindungi.

PESAN KERAS UNTUK SATGAS

Publik di NTT dan NTB tidak butuh seremoni.

Mereka butuh:

tindakan nyata, penangkapan aktor besar,

pembongkaran jaringan, bukan sekadar pelaku kecil.

Karena jika Satgas ini hanya berhenti di permukaan, maka yang terjadi bukan pemberantasan. Tapi pembiaran yang dilegalkan dalam diam.