Stepanus Umbu Pati
Penulis: Stepanus Umbu Pati
14 April 2026 - 09:24 WITA

EKO WISATA WATU KAGOROKA DISOROT: ANGGARAN DARI MANA? PROYEK TANPA PAPAN INFORMASI, ADA YANG DITUTUPI?

EKO WISATA WATU KAGOROKA DISOROT: ANGGARAN DARI MANA? PROYEK TANPA PAPAN INFORMASI, ADA YANG DITUTUPI?
0

Bagikan

Klik untuk menyalin
Link berhasil disalin!

Ekowisata Watukagaroka, siletsumba.com - Sumba Barat Daya — Narasi besar pariwisata kembali digaungkan. Dukungan publik diminta. Namun di balik itu, satu per satu pertanyaan mulai bermunculan, terutama terkait transparansi pembangunan di lapangan.

Kepala Bagian Umum Setda SBD, Cristian Bili Dangga, sebelumnya mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata dan tidak fokus pada kesalahan. Namun, fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya baru yang sulit diabaikan.

Sorotan kini mengarah ke pembangunan eko wisata di Hutan Watu Kagoroka, Desa Redapada, Kecamatan Wewewa Barat.

Pertanyaan mendasar pun mencuat:

anggaran pembangunan tersebut bersumber dari mana?

Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka yang dapat diakses publik terkait sumber pendanaan proyek tersebut. Padahal, dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara, transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan pantauan jurnalis di lokasi, tidak ditemukan papan informasi proyek sebagaimana mestinya.

Tidak ada keterangan tentang:

- sumber anggaran

- nilai proyek

- pelaksana kegiatan

- waktu pelaksanaan

Kondisi ini memicu kecurigaan publik. Sebab, papan informasi proyek merupakan bentuk dasar keterbukaan kepada masyarakat.

Tanpa itu, publik wajar bertanya:

apakah ini kelalaian… atau memang ada yang sengaja tidak ingin diketahui?

Fenomena ini memperkuat dugaan adanya pola “proyekisasi pariwisata” di Sumba Barat Daya—di mana kegiatan berjalan, anggaran diduga terserap, tetapi transparansi justru minim.

Jika benar demikian, maka ini bukan lagi sekadar soal pengembangan wisata, tetapi menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Sebagai perbandingan, daerah seperti Bali dan Labuan Bajo justru menempatkan transparansi sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan, baik kepada masyarakat maupun wisatawan.

Kini publik menunggu jawaban tegas:

dari mana sumber anggaran pembangunan eko wisata Watu Kagoroka?

siapa pelaksana proyek tersebut?

mengapa tidak ada papan informasi di lokasi?

Karena satu hal yang pasti:

pariwisata yang dibangun tanpa transparansi bukan hanya berisiko gagal—tetapi juga membuka ruang kecurigaan yang lebih besar.

Jika tidak segera dijelaskan, maka wajar jika publik mulai bertanya lebih jauh:

siapa yang sebenarnya bermain di balik proyek ini?

KOMENTAR (0)

Belum ada komentar.