Silet Sumba

Wewewa Barat, SiletSumba.com – Warga melaporkan adanya suara ledakan keras yang diduga berasal dari jaringan listrik PLN di jalur Tenateke – Pertigaan Lagalete – Deogloriam, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Minggu malam.Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan tersebut belum diketahui dan masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Sejumlah warga mengaku mendengar suara ledakan yang cukup keras dari arah jaringan listrik di lokasi kejadian.Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekati kabel maupun peralatan listrik yang diduga mengalami gangguan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Tim SiletSumba.com masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari warga setempat dan pihak berwenang terkait kondisi terkini di lokasi kejadian. Informasi akan diperbarui setelah ada keterangan resmi.

SUMBA BARAT DAYA – Komitmen Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, untuk memperketat pengawasan dan melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa kini mulai diuji oleh fakta-fakta yang muncul di lapangan.Sorotan publik mengarah ke Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, setelah terungkap kondisi salah satu warga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Temuan tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah besarnya alokasi Dana Desa yang diterima desa tersebut dalam dua tahun terakhir.Berdasarkan data yang dipublikasikan media, Desa Hameli Ate menerima Dana Desa sebesar Rp1.511.664.000 pada tahun 2024 dan Rp1.461.737.000 pada tahun 2025. Dengan demikian, total Dana Desa yang diterima dalam periode dua tahun mencapai Rp2.973.401.000.Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran desa dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebelumnya, Bupati SBD menegaskan pentingnya audit dana desa sebagai langkah untuk memastikan anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu bahkan menjadi perhatian publik karena menyoroti fenomena desa yang menerima anggaran besar namun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.Kini, perhatian masyarakat tertuju pada implementasi komitmen tersebut. Sejumlah kalangan menilai audit yang direncanakan pemerintah daerah harus mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk terkait prioritas pembangunan dan manfaat anggaran bagi kelompok warga yang masih hidup dalam kondisi rentan.Pengamat tata kelola pemerintahan menilai audit dana desa tidak cukup hanya berfokus pada kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Evaluasi juga perlu melihat dampak langsung program terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama pada sektor-sektor dasar seperti perumahan, sanitasi, dan kesejahteraan sosial.Kasus yang mencuat di Hameli Ate dinilai menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa. Di satu sisi, desa menerima anggaran miliaran rupiah. Namun di sisi lain, masih ditemukan warga yang hidup dalam kondisi yang memerlukan perhatian serius.Karena itu, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti komitmen audit yang telah disampaikan. Transparansi hasil audit dan keterbukaan informasi dinilai akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.Pada akhirnya, keberhasilan audit dana desa tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diperiksa atau laporan yang disusun, tetapi dari kemampuannya menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: apakah dana yang dialokasikan negara benar-benar telah memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang paling membutuhkan.

SUMBA BARAT DAYA, 30 Mei 2026 — Kepedulian terhadap keluarga Bapak Kornelis Kanda Toro, warga Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, terus mengalir. Setelah kondisi rumah keluarga tersebut menjadi perhatian publik, bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari berbagai pihak.Pada Sabtu (30/05/2026), bantuan berupa seng disalurkan dari DR. Umbu Rudi Yanto Hunga atau yang akrab disapa Rudi Kabunang, melalui perwakilan Cristopel Katupu kepada keluarga Kornelis Kanda Toro di Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi rumah keluarga Kornelis yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Rumah yang ditempati keluarga itu sebelumnya menjadi perhatian publik karena kondisinya yang sangat memprihatinkan dan dinilai tidak layak huni.Dalam keterangannya, Rudi Kabunang menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan dan panggilan hati untuk hadir membantu masyarakat kecil yang sedang mengalami kesulitan.“Kita tidak boleh tutup mata terhadap saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi saya berharap bisa sedikit meringankan beban keluarga Bapak Kornelis. Semangat gotong royong dan kepedulian harus terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Rudi Kabunang.Penyerahan bantuan ini juga mendapat dukungan dari Gerakan Pemuda Peduli Kodi Sumba yang selama ini aktif bergerak membantu warga membutuhkan dan menggalang donasi kemanusiaan.Kehadiran bantuan ini menjadi secercah harapan bagi keluarga Kornelis Kanda Toro. Di tengah keterbatasan hidup dan kondisi orang tua yang sudah lanjut usia, kepedulian berbagai pihak menjadi bukti bahwa solidaritas sosial masih hidup di tengah masyarakat.

Kabupaten Sumba Barat Daya, aksi kemanusiaan mulai bergerak. Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan menyalurkan donasi awal berupa seng, paku, dan sembako untuk membantu meringankan beban keluarga yang hidup dalam keterbatasan.Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari anggota DPR RI, DR. Umbu Rudi Kabunang dari Fraksi Golkar, setelah kondisi keluarga Kornelis mendapat perhatian dari berbagai pihak.Turut hadir dalam penyaluran bantuan itu yakni Stefanus Mete, Silvester Homba, dan Christofel Katupu, bersama tim Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang membutuhkan perhatian bersama.Silvester Homba mengatakan bahwa langkah ini lahir dari rasa kemanusiaan setelah melihat langsung kondisi tempat tinggal Kornelis yang dinilai sangat memprihatinkan.“Kami hanya mencoba menjadi jembatan kepedulian. Ketika melihat langsung kondisi Bapa Kornelis, hati kami tergerak untuk berkoordinasi dan menyampaikan kondisi ini kepada Bapak DR. Umbu Rudi Kabunang. Syukur, respons beliau sangat cepat. Bantuan hari ini mungkin belum besar, tapi kami berharap ini menjadi awal agar lebih banyak tangan terbuka membantu keluarga ini,” ujar Silvester.Menurutnya, bantuan tahap awal ini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan keluarga. Karena itu, Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan masih terus melakukan penggalangan dana untuk penyediaan kayu dan kebutuhan lainnya, serta mengajak tenaga sukarelawan guna membangun gubuk sederhana yang lebih layak untuk ditempati keluarga Kornelis.“Kadang orang kecil terlalu lama menunggu proses. Karena itu kami memilih bergerak, mengetuk pintu-pintu kepedulian. Sekarang kami masih berjuang mengumpulkan dana untuk kayu dan mengajak tenaga sukarelawan agar Bapa Kornelis bisa punya tempat berteduh yang lebih layak,” tambahnya.Sementara itu, Christofel Katupu menyampaikan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak boleh berhenti pada rasa prihatin semata.“Kami percaya bahwa kemanusiaan tidak boleh menunggu terlalu lama. Karena itu, kami berinisiatif berkoordinasi agar kondisi Bapa Kornelis bisa mendapat perhatian. Terima kasih kepada Bapak DR. Umbu Rudi Kabunang yang telah merespons dan menunjukkan kepedulian nyata. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga,” ungkap Christofel.Ia berharap semakin banyak pihak ikut tergerak membantu. Menurutnya, perjuangan saat ini bukan untuk menghadirkan rumah mewah, melainkan sekadar tempat berteduh yang lebih aman dan layak.“Harapan kami sederhana, semoga semakin banyak pihak yang tergerak membantu. Karena yang sedang kami perjuangkan bukan rumah mewah, tapi sekadar tempat berteduh yang lebih aman dan layak bagi seorang bapa tua yang selama ini hidup dalam keterbatasan,” tutupnya.Saat ini, proses penggalangan bantuan masih terus berlangsung. Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan berharap solidaritas masyarakat dapat terus tumbuh, agar keluarga Kornelis Kanda Toro bisa segera memiliki tempat tinggal sederhana yang lebih aman dan layak huni.Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan Bersama Kita Bisa, Bersatu Kita Peduli

SILETSUMBA.COM – Tim Yayasan CSR GUNARITA dari Jakarta menggelar pelatihan bagi para guru SD Anugerah di Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/5/2026).Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis praktik sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.Dalam pelatihan tersebut, para guru diberikan pendampingan mengenai cara membuat berbagai media dan alat peraga sederhana yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen secara langsung, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan.Tim CSR GUNARITA menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis praktik dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan memecahkan masalah sejak usia dini.Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Mereka tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mempraktikkan pembuatan alat peraga edukatif yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sehari-hari.Pihak SD Anugerah menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan CSR GUNARITA dalam mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sumba Barat Daya.

Kupang, 29 Mei 2026 Silet Sumba.com - Para korban dugaan korupsi Dana Pensiun Pegawai PDAM Kabupaten Kupang kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminta kepastian hukum atas laporan yang telah lama bergulir. Pertemuan berlangsung di Lantai 2 Kantor Kejati NTT bersama Asisten Intelijen (Assintel), Kasipenkum, dan pihak korban yang diwakili Timotius Feoh bersama rekan-rekannya, didampingi kuasa hukum Yap Malelak, SH.Dalam pertemuan tersebut, korban menyerahkan bukti alur transaksi pengiriman Dana Pensiun Pegawai PDAM Kabupaten Kupang yang diterima oleh PERPAMSI. Bukti tersebut kemudian menjadi perhatian serius setelah muncul penjelasan dari pihak penyidik intelijen.Menurut Timotius Feoh, penyidik Intelijen Kejati NTT, Yoni Malaka, SH., MH., menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kabag Umum dan Keuangan Pelitha Ratu, dokumen transaksi tersebut disebut hanya “salah ketik”. Pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya dan kecurigaan dari pihak korban terkait dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana pensiun tersebut.“Pernyataan itu semakin memunculkan kecurigaan kami. Aroma kejanggalan mulai tercium dari penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kejati NTT,” ungkap Timotius Feoh.Sebelumnya, pada pukul 09.00 WITA, pihak korban lebih dahulu bertemu dengan Kepala Aswas Kejati NTT. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi Dana Pensiun PDAM Kabupaten Kupang senilai sekitar Rp9 miliar masih menunggu gelar ekspose oleh bidang Pidsus dan Intelijen Kejati NTT.“Kami diminta bersabar karena dalam waktu dekat kasus ini akan segera diekspose,” ujar Timotius menirukan penjelasan pihak Kejati.Setelah itu, rombongan korban bertemu dengan Kasipenkum Kejati NTT, Agung Raka, SH., MH., dan meminta untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, SH., MH. Awalnya korban diminta menunggu di ruang PTSP, namun mereka tetap meminta bertemu langsung di ruang tunggu hingga akhirnya dapat bertemu dengan Kajati NTT.Menurut Timotius Feoh, setelah pertemuan dengan Kajati berlangsung, terlihat adanya kesibukan dan kepanikan dari sejumlah pejabat terkait, termasuk Kasipenkum, Aspidsus, dan penyidik intelijen.“Setelah kami bertemu Kajati NTT, kami melihat ada kesibukan dan kepanikan dari beberapa pihak. Dari hasil pertemuan itu, Kasipenkum kemudian menyampaikan bahwa Kajati NTT memerintahkan agar segera menghubungi tim auditor untuk menghitung kerugian negara dan mempercepat penuntasan laporan dugaan korupsi Dana Pensiun PDAM Kabupaten Kupang,” jelas Timotius.Pihak korban juga mempertanyakan alasan mengapa gelar ekspose kasus tersebut sudah tiga kali dijadwalkan namun terus tertunda.“Kami penuh tanda tanya. Sudah tiga kali diperintahkan Pak Kajati untuk dilakukan ekspose, tetapi terus ditunda dan tidak terlaksana. Ini sangat aneh,” tegas Timotius Feoh.Sementara itu, kuasa hukum para korban, Yap Malelak, SH, menilai lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi Dana Pensiun Pegawai PDAM Kabupaten Kupang telah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.Menurut Yap Malelak, secara hukum perkara ini telah memenuhi unsur untuk segera ditingkatkan penanganannya karena adanya dugaan kuat kerugian negara, aliran dana yang telah teridentifikasi, serta adanya dokumen transaksi yang telah disampaikan kepada penyidik.“Jika mengacu pada prinsip penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka penyidik seharusnya bergerak cepat setelah menemukan adanya indikasi aliran dana dan potensi kerugian negara. Jangan sampai penanganan yang terlalu lama justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegas Yap Malelak, SH.Ia juga menyoroti penundaan gelar ekspose perkara yang disebut telah terjadi hingga tiga kali. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertanyakan karena dapat menimbulkan dugaan adanya hambatan tertentu dalam proses penanganan kasus.“Ekspose perkara adalah bagian penting dalam menentukan arah penanganan hukum. Ketika sudah beberapa kali dijadwalkan namun terus tertunda tanpa alasan yang jelas, maka publik tentu berhak bertanya ada apa sebenarnya di balik lambatnya proses ini,” ujarnya.Yap Malelak menegaskan bahwa hak para pensiunan pegawai PDAM Kabupaten Kupang harus dilindungi karena dana pensiun merupakan hak normatif pekerja yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun.Ia juga meminta Kejaksaan Tinggi NTT agar tetap independen dan profesional dalam menangani perkara tersebut serta segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila telah ditemukan bukti yang cukup.“Kami berharap Kejati NTT benar-benar serius menuntaskan kasus ini secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Jangan sampai para pensiunan yang selama ini menggantungkan hidup dari dana pensiun justru menjadi korban ketidakpastian hukum,” tutup Yap Malelak, SH.Para korban juga berharap Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, SH., MH., dapat memastikan proses audit kerugian negara dilakukan secara profesional dan transparan oleh BPK RI, sehingga kasus dugaan korupsi dana pensiun pegawai PDAM Kabupaten Kupang dapat segera dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.Pihak korban meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana pensiun tersebut diproses secara adil demi kepastian hukum dan perlindungan hak para pensiunan pegawai PDAM Kabupaten Kupang.

SUMBA BARAT DAYA – Kondisi rumah milik seorang lansia, Bapak Kornelis Kanda Toro, warga Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), mendadak menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.Rumah yang ditempati lansia tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak huni. Meski kondisi bangunan terlihat rapuh dan dianggap tidak lagi aman untuk ditempati, keluarga tersebut disebut tetap bertahan tinggal di sana karena keterbatasan ekonomi.Sorotan publik semakin meluas setelah sejumlah warga dan relawan kemanusiaan mengunggah kondisi rumah tersebut dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah.Salah satu warga sekaligus relawan kemanusiaan, Christofel Katupu, mengaku telah melaporkan langsung kondisi keluarga Kornelis Kanda Toro kepada Dinas Sosial dan pihak Kecamatan Kodi Utara melalui WhatsApp, setelah dirinya mengunjungi lokasi dan melihat langsung kondisi rumah yang menurutnya sangat memprihatinkan.Menurut Christofel, rumah yang ditempati keluarga lansia itu sudah tidak lagi mendukung untuk dihuni. Namun karena keterbatasan ekonomi, keluarga tersebut tetap bertahan tinggal di sana.“Kami sudah laporkan ke pihak Dinas Sosial dan pihak Kecamatan Kodi Utara lewat WhatsApp mengenai kondisi warga masyarakat Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate. Waktu kami mengunjungi keluarga lansia atas nama Kornelis Kanda Toro, kondisinya sangat memprihatinkan. Sampai hari ini belum ada respons dari pihak kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan/PUPR, maupun Pemkab SBD,” tulis Christofel dalam unggahannya.Christofel menegaskan bahwa tujuan pelaporan dan unggahan tersebut bukan untuk mencari sensasi, melainkan bentuk kepedulian kemanusiaan agar keluarga lansia tersebut mendapat perhatian lebih cepat.Sekdes Hameli Ate: Sudah Diusulkan, Kuota TerbatasMenanggapi sorotan publik, Sekretaris Desa Hameli Ate, Roy Agler Mone dalam unggahan akun Facebooknya menjelaskan bahwa keluarga Kornelis selama ini telah menerima sejumlah bantuan sosial seperti PKH, bantuan sosial, dan beras pangan.Terkait bantuan rumah layak huni, pihak desa menyebut kondisi keluarga tersebut sudah diusulkan ke dinas terkait, namun tahun ini Desa Hameli Ate disebut hanya memperoleh 3 unit bantuan rumah, dengan daftar penerima yang ditentukan berdasarkan mekanisme tingkat daerah.Pernyataan ini memunculkan anggapan bahwa keterbatasan kuota menjadi salah satu kendala utama belum tersentuhnya bantuan rumah bagi keluarga lansia tersebut.Bupati SBD Ratu Wulla: Program Rumah Ada, Tapi Harus Lewat ProsedurDi sisi lain, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla, turut memberikan tanggapan melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa program bantuan rumah sebenarnya tersedia, namun masyarakat diminta memasukkan data ke Dinas Perumahan, karena seluruh bantuan harus melalui prosedur, pendataan, dan kemampuan anggaran daerah.Dalam tanggapannya, bupati juga menjelaskan bahwa kebutuhan bantuan rumah di SBD masih sangat besar, sehingga penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah.Namun salah satu kalimat dalam respons tersebut, yakni “bukan uang nenek moyang yang dilempar begitu saja”, ikut menjadi perhatian publik. Sebagian warga memahami maksud pernyataan itu sebagai penegasan soal aturan penggunaan anggaran, sementara sebagian lainnya merasa cara penyampaiannya kurang menunjukkan empati terhadap kondisi warga lansia yang sedang disorot.Publik Pertanyakan Titik HambatanPerbedaan penekanan antara respons pemerintah desa dan pemerintah daerah kini menjadi bahan diskusi masyarakat.Jika pihak desa mengaku sudah mengusulkan bantuan rumah, mengapa masyarakat masih diminta memasukkan data lagi? Jika laporan sudah disampaikan ke instansi terkait, mengapa belum terlihat respons cepat di lapangan? Dan jika program rumah memang tersedia, mengapa kondisi warga yang dinilai mendesak belum juga tersentuh bantuan?Meski kritik bermunculan, banyak warga menegaskan bahwa sorotan terhadap kasus ini bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan mendorong hadirnya perhatian nyata bagi warga lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.Kini masyarakat menunggu, bukan hanya penjelasan, tetapi langkah konkret di lapangan untuk memastikan keluarga Kornelis Kanda Toro mendapat perhatian yang layak.“Karena rakyat kecil mungkin bisa sabar menunggu bantuan, tetapi mereka berharap tidak harus menunggu viral untuk diperhatikan.”

SUMBA BARAT DAYA — Jasa pelayanan kesehatan para tenaga medis di RSUD Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, dikabarkan belum diterima sejak bulan Oktober 2025 hingga April 2026.Demikian pula dengan Jasa Pelayanan Non Kapitasi (Rawat Inap,Rujukan,dll) untuk tenaga kesehatan di 16 Puskesmas, Kabupaten Sumba Barat Daya juga belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya yaitu Jasa Pelayanan Non Kapitasi bulan Desember 2024, Jasa Pelayanan Non Kapitasi Bulan Juli sampai Desember 2025, Jasa Pelayanan Non Kapitas bulan Januari sampai April 2026.Jasa Pelayanan Tunai untuk tenaga kesehatan di 16 Puskesmas,Kabupaten Sumba Barat Daya juga belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya sejak Tahun 2019 hingga tahun 2026Kondisi tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut hak-hak tenaga medis yang selama ini tetap menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit maupun Puskesmas.Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang diterima redaksi siletsumba.com, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan itu menimbulkan keresahan di kalangan tenaga medis.Mereka berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya agar hak-hak tenaga kesehatan segera diselesaikan.Sejumlah tenaga medis disebut tetap menjalankan tugas pelayanan secara normal meski jasa pelayanan yang menjadi hak mereka belum diterima selama beberapa bulan terakhir.Situasi ini dinilai dapat berdampak terhadap semangat dan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah.Di sisi lain, RSUD Reda Bolo saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam program peningkatan kualitas layanan kesehatan. Rumah sakit tersebut sedang ditingkatkan statusnya dari tipe D menjadi tipe C melalui program prioritas nasional bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan menargetkan pembangunan dan peningkatan fasilitas RSUD Reda Bolo selesai pada tahun 2026. Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan diwilayah terpencil dan kepulauan. Hingga berita ini diturunkan, redaksi siletsumba.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait mengenai penyebab belum dibayarkannya jasa pelayanan kesehatan tenaga medis tersebut.

SUMBA BARAT DAYA – Aksi kepedulian warga terhadap sebuah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), menjadi sorotan publik setelah dibagikan di media sosial.Bantuan sederhana berupa beras disalurkan oleh sejumlah warga dan relawan kepada keluarga tersebut pada Selasa (26/5). Meski dilakukan secara swadaya dan dengan keterbatasan, aksi itu menuai perhatian karena menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.Aksi bantuan tersebut dibagikan oleh Stefanus Mete melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada teman dan keluarga yang ikut membantu warga yang membutuhkan.“Sudah berikan bantuan berupa beras. Salahkah kita membantu sesama manusia?” tulis Stefanus dalam unggahannya.Kondisi rumah keluarga penerima bantuan yang dinilai tidak layak huni memunculkan berbagai respons publik. Sejumlah warga mempertanyakan sejauh mana pendataan masyarakat miskin ekstrem dan program bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang hidup dalam keterbatasan.Publik juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap rumah tidak layak huni, terutama bagi keluarga rentan yang membutuhkan intervensi cepat agar memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.Di sisi lain, aksi solidaritas warga dinilai menjadi bukti bahwa kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan mungkin sederhana, namun dinilai memiliki arti besar bagi keluarga penerima.Peristiwa ini kembali membuka diskusi publik terkait efektivitas program bantuan sosial, pendataan kemiskinan, serta penanganan rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan Kabupaten Sumba Barat Daya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai tindak lanjut terhadap kondisi keluarga tersebut.

SILETSUMBA.COM, SUMBA BARAT DAYA – Senin, 25 Mei 2026, kasus dugaan korupsi pengadaan meteran listrik tahun anggaran 2022 di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur terus menjadi sorotan publik. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019–2024 dikabarkan kembali dimintai keterangan tambahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak guna mendalami dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.Kepala Seksi Intelijen (Kasi INTEL) Kejaksaan Negeri Waikabubak, Firdaus, saat ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan bahwa penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam data penerima bantuan meteran listrik.“Data sementara penerima ditemukan ada nama yang tercatat namun tidak menerima meteran listrik. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima tetapi justru mendapatkan meteran listrik tersebut,” ungkap Firdaus.Temuan itu semakin menguatkan dugaan adanya rekayasa data penerima bantuan serta dugaan pengalihan distribusi meteran listrik ke pihak atau lokasi lain yang tidak sesuai peruntukan.Tidak hanya itu, Kejaksaan juga menyoroti mekanisme penganggaran proyek yang dinilai janggal. Firdaus menyebut proyek tersebut dianggarkan dua kali dalam tahun yang sama, yakni melalui anggaran murni dan anggaran perubahan tahun 2022.“Penganggaran dilakukan dua kali, melalui anggaran murni dan anggaran perubahan. Bahkan disebut tidak melalui perencanaan awal dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya,” jelasnya.Meski penyidikan terus berjalan, pihak Kejaksaan Negeri Waikabubak hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kalangan DPRD, Dinas Perumahan Rakyat, hingga pihak penyedia proyek.Firdaus juga menegaskan bahwa apabila nantinya telah dilakukan penetapan tersangka, pihak Kejaksaan Negeri Waikabubak akan menyampaikan secara resmi kepada publik melalui konferensi pers atau pres rilis.Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek meteran listrik tersebut diperkirakan hampir mencapai Rp1 miliar.Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat Sumba Barat Daya yang berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara transparan dan profesional.