Kodi Utara, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA – Pernyataan yang menyebut "persoalan perumahan di Desa Waitaru selama ini tidak ada" kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kolom komentar Facebook oleh akun Hermanus Mete, yang disebut sebagai Kepala Desa Waitaru, sebagai tanggapan atas unggahan akun Anies Ole yang mengkritik persoalan BLT, transparansi Dana Desa, dan rumah layak huni di Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara.

Dalam unggahannya, Anies Ole menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kontrol sosial agar pemerintah desa lebih transparan dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Ia juga menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, khususnya terkait rumah layak huni.

Namun, pernyataan bahwa tidak ada persoalan perumahan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Dokumentasi yang dihimpun dari Kampung Kabero Bengo dan Kampung Lete Rada, Dusun III RT 009 RW 005, memperlihatkan masih adanya rumah warga yang berdinding bambu, beratap seng yang telah rusak, beratap alang-alang, hingga bangunan rumah yang belum selesai dibangun.

Selain persoalan rumah, sejumlah warga Kampung Kabero Bengo juga mengaku telah mengumpulkan dana sebesar Rp750.000 untuk pembelian kabel inti sebagai bagian dari rencana penarikan jaringan listrik. Namun, menurut pengakuan mereka, hingga kini meteran maupun jaringan listrik yang dijanjikan belum terealisasi.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa warga lanjut usia di Dusun I, RT 001 RW 001. Mereka mengaku pernah diminta membayar Rp120.000 dengan harapan memperoleh meteran listrik. Namun hingga kini, mereka menyatakan sambungan listrik yang dijanjikan belum terpasang.

Sementara itu, Andreas Mete, warga Desa Waitaru yang sebelumnya diberitakan tinggal di rumah yang belum selesai dibangun akibat keterbatasan ekonomi dan mengalami gangguan pada salah satu matanya, juga pernah berharap mendapat perhatian pemerintah agar keluarganya dapat menempati rumah yang lebih layak.

Berbagai kondisi tersebut membuat pernyataan bahwa tidak ada persoalan perumahan di Desa Waitaru kembali menjadi bahan diskusi publik. Masyarakat berharap polemik ini dijawab melalui data, klarifikasi resmi, dan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi warga.

Hingga berita ini diterbitkan, Silet Sumba masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Desa Waitaru, PLN, maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi rumah layak huni, akses listrik, serta berbagai aspirasi yang disampaikan warga.