Silet Sumba

JAKARTA — Perintah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas pemberantasan penyelundupan kini memasuki babak yang lebih panas. Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah bergerak.Tapi di timur Indonesia, publik sudah lama tahu:penyelundupan bukan cerita baru—ini sudah jadi jalur hidup.Sorotan kini mengarah ke dua jalur “sunyi” yang selama ini luput dari perhatian nasional:1. JALUR TERNAK: DOMPU → SUMBA BARAT DAYAWilayah Dompu dikenal sebagai kantong ternak. Tapi yang jadi pertanyaan:berapa banyak hewan keluar lewat jalur resmi, dan berapa yang “hilang di laut”?Arus ternak menuju Sumba Barat Daya diduga tidak sepenuhnya melalui mekanisme karantina dan dokumen sah.Yang terjadi di lapangan:Pengiriman lewat pelabuhan kecil atau jalur tikusDokumen dipermainkan atau tidak ada sama sekaliPengawasan lemah, bahkan diduga “dibuka”Risikonya bukan cuma ekonomi—tapi juga penyebaran penyakit hewan dan rusaknya sistem peternakan lokal.2. JALUR BBM: SUMBA BARAT DAYA → BIMASementara itu, dari arah sebaliknya, muncul dugaan kuat:BBM jenis minyak tanah dari Sumba Barat Daya mengalir diam-diam ke Bima.Pertanyaannya sederhana tapi tajam:Kenapa BBM bisa keluar dari wilayah yang sendiri sering langka?Siapa yang bermain di distribusi ini?Bagaimana barang bersubsidi bisa “bocor” lintas pulau?Polanya hampir selalu sama:Dibeli dengan harga subsidiDikumpulkan oleh pemain lapanganDikirim diam-diam lewat jalur lautDijual kembali dengan harga lebih tinggiIni bukan lagi pelanggaran kecil. Ini bisnis.SATGAS DIUJI DI TIMURSatgas yang dibentuk melalui Bareskrim di bawah Brigjen Ade Safri Simanjuntak sekarang berada di titik krusial:Apakah berani masuk ke jalur-jalur seperti ini?Karena jika serius:Jalur Dompu–Sumba harus dibongkarArus BBM Sumba–Bima harus dihentikanAktor besar di balik distribusi ilegal harus diungkap.Jika tidak, maka semua akan kembali ke pola lama: kapal kecil ditangkap, jaringan besar tetap berlayar.INI BUKAN SEKADAR PENYELUNDUPANYang terjadi di jalur ini bukan lagi aktivitas sembunyi-sembunyi biasa.Ini sudah mengarah ke:kebocoran subsidi negaradistorsi harga pasarpotensi keterlibatan oknum aparat atau pejabat lokal.Dan jika benar, maka ini bukan hanya pelanggaran hukum.Ini pengkhianatan terhadap rakyat yang seharusnya dilindungi.PESAN KERAS UNTUK SATGASPublik di NTT dan NTB tidak butuh seremoni.Mereka butuh:tindakan nyata, penangkapan aktor besar,pembongkaran jaringan, bukan sekadar pelaku kecil.Karena jika Satgas ini hanya berhenti di permukaan, maka yang terjadi bukan pemberantasan. Tapi pembiaran yang dilegalkan dalam diam.