Depan Pagar Rumah Jabatan Bupati, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA — Jumat, 27 Maret 2026

Sikap berbeda ditunjukkan dalam pernyataan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, saat merespons dua isu yang sama-sama menjadi perhatian publik: alat dan kebijakan.

Ketika dikonfirmasi terkait keberadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sekitar rumah jabatan Bupati, ia dengan tegas mengarahkan wartawan untuk berkoordinasi dengan dinas teknis.

“Silakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian,” ujarnya.

Namun, pada waktu yang sama, saat dikonfirmasi terkait polemik dokter residen yang berganti tiap bulan di RSUD Redabolo, Bupati justru mengambil sikap berbeda.

“Silakan tanya langsung ke saya sebagai Bupati,” tegasnya.

DUA PERNYATAAN, SATU PANGGUNG, HASIL BERBEDA

1. Dua respons dalam satu waktu.

2. Dua isu berbeda.

Namun menghasilkan arah komunikasi yang bertolak belakang.

Untuk sektor pertanian , diarahkan ke dinas teknis.

Untuk sektor kesehatan , ditarik langsung ke Bupati.

Pertanyaan pun muncul:

di mana batas kewenangan, dan di mana konsistensi sikap kepemimpinan?

KONTRADIKSI YANG TERBUKA

Dalam tata kelola pemerintahan, konsistensi bukan sekadar etika, tetapi fondasi kepercayaan publik.

Namun pola yang terlihat justru sebaliknya.

Di satu sisi, Bupati menegaskan pentingnya mekanisme birokrasi dengan mengarahkan ke dinas terkait.

Di sisi lain, untuk isu kesehatan yang lebih kompleks dan sensitif, termasuk kebijakan mendatangkan dokter residen (calon spesialis) setiap bulan, justru diambil alih langsung.

Padahal, isu ini tidak berdiri sendiri. Ia bersinggungan dengan:

kebijakan anggaran dan kesiapan fasilitas di RSUD Redabolo, hingga dugaan ketidaksesuaian dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020

TITIK KRITIS — KEPALA DAERAH ATAU FILTER INFORMASI?

Ketika kepala daerah memilih menjadi pusat jawaban untuk satu isu, namun mendelegasikan isu lain, publik berhak bertanya:

Apakah ini bentuk tanggung jawab?

Atau justru seleksi informasi yang ingin dikendalikan?

Terlebih di tengah fakta lain:

dokter residen datang dan pergi tiap bulan

alat kesehatan rusak dan belum tersedia

pasien masih harus dirujuk keluar.

Maka kontradiksi pernyataan ini bukan sekadar soal komunikasi, tetapi menyentuh pada arah kebijakan itu sendiri.

PENUTUP — MENYENTAK LOGIKA PUBLIK

Pernyataan Bupati membuka ruang,

namun sekaligus memunculkan celah.

Ketika satu isu dilempar ke dinas,

dan isu lain ditarik ke pusat kekuasaan,

maka publik tidak hanya mendengar jawaban, tetapi juga membaca pola.

Dan dalam pola itulah, kepercayaan dibangun… atau runtuh.

Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar siapa yang menjawab, tetapi jawaban yang konsisten, transparan, dan berpihak pada kebenaran.