SATRESKRIM POLRES, siletsumba.com -

Kasatreskrim Iptu Yakobus K. Sanam: Kendaraan Tanpa Dokumen Lengkap Tetap Diamankan, Usulan Ganjil Genap Akan Disampaikan kepada Pimpinan

SILETSUMBA.COM | SUMBA BARAT DAYA – Penertiban kendaraan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, masih terus berlanjut.

Dalam keterangannya, Kasatreskrim Polres Sumba Barat Daya, Iptu Yakobus K. Sanam, SH, menjelaskan bahwa operasi penertiban tersebut dilaksanakan atas perintah Kapolres Sumba Barat Daya dengan melibatkan personel kepolisian yang turun langsung melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dari hasil kegiatan tersebut, polisi menemukan sejumlah kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kendaraan dengan kondisi modifikasi, serta kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah.

Secara keseluruhan, sebanyak 202 unit sepeda motor telah diamankan di Polres Sumba Barat Daya. Hingga keterangan disampaikan, belum ada pemilik kendaraan yang datang mengambil kendaraan tersebut.

Pemilik Wajib Menunjukkan Dokumen Kendaraan

Iptu Yakobus menjelaskan, pemilik kendaraan yang datang dengan membawa dokumen kepemilikan lengkap akan diberikan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi fisik kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan terkait kemungkinan pengembalian kendaraan kepada pemiliknya.

Namun, kendaraan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan lengkap tetap diamankan oleh pihak kepolisian.

Menurutnya, kendaraan tanpa dokumen yang sah patut diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencurian maupun penggelapan. Karena itu, status dan penanganan kendaraan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta keputusan pimpinan.

Harga BBM Eceran dan Dugaan Permainan Malam Hari Jadi Sorotan

Dalam kesempatan tersebut, wartawan juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait harga BBM eceran yang disebut masih mencapai Rp40.000 hingga Rp100.000 untuk satu botol ukuran 1,5 liter di sejumlah titik wilayah Sumba Barat Daya.

Selain persoalan harga, muncul pula informasi dari narasumber mengenai dugaan adanya oknum yang melakukan aktivitas penjualan BBM pada malam hari di sekitar SPBU.

Informasi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat berharap distribusi BBM bersubsidi benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Wartawan juga mengusulkan agar sistem pembelian Pertalite menggunakan pola ganjil genap seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Sumba Barat, sebagai salah satu alternatif untuk mengatur antrean dan mencegah pembelian berulang oleh kendaraan tertentu.

Persoalan antrean kendaraan, khususnya mobil pikap, juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan tersebut.

Usulan Ganjil Genap Akan Disampaikan kepada Pimpinan

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Iptu Yakobus menegaskan bahwa kegiatan penertiban dan pengawasan distribusi BBM masih akan terus dilaksanakan.

Personel kepolisian tetap disiagakan di sejumlah SPBU untuk melakukan pemantauan dan memastikan situasi pelayanan BBM berjalan tertib.

Sementara itu, terkait usulan penerapan sistem ganjil genap di SPBU wilayah Sumba Barat Daya, ia menyatakan akan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Distribusi BBM yang Adil

Persoalan BBM bersubsidi bukan semata-mata tentang antrean kendaraan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga dan mekanisme distribusi sesuai ketentuan pemerintah.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengantre di SPBU. Distribusi BBM hingga tingkat pengecer juga perlu mendapat perhatian dari pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Masyarakat berharap Polres Sumba Barat Daya bersama Pertamina dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi, melakukan pengawasan secara konsisten, serta menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

SILETSUMBA.COM menegaskan bahwa penertiban harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

Di sisi lain, pemilik kendaraan yang kendaraannya diamankan juga berhak mendapatkan kejelasan mengenai proses pemeriksaan dan mekanisme pengembaliannya sesuai ketentuan hukum.

Hukum harus tegak, pelayanan publik harus adil, dan BBM bersubsidi harus tepat sasaran.

SILETSUMBA.COM – Tajam, Aktual dan Terpercaya.