Sumba Barat Daya, siletsumba.com -

SUMBA BARAT DAYA, SILETSUMBA.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, S.E., menegaskan bahwa program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dKarena itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tidak dicampuri oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan, termasuk dalam penentuan pelaksana pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan Anita Jacoba Gah dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung mulai 27 Oktober hingga 29 Oktober 2026. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah sekolah dan menyampaikan perhatian terhadap pelaksanaan program revitalisasi pendidikan.

DANA REVITALISASI BUKAN ANGGARAN PEMDA

Menurut Anita, dana revitalisasi merupakan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendukung perbaikan dan pembangunan sarana serta prasarana pendidikan.

Ia mengingatkan agar kepala daerah maupun jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan program, khususnya dalam mengarahkan atau menentukan pihak yang harus mengerjakan proyek di sekolah.

Anita menekankan bahwa dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan program yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh satuan pendidikan penerima bantuan.

PENGELOLAAN DENGAN POLA SWAKELOLA

Anita juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program revitalisasi menggunakan pola swakelola. Dalam mekanisme tersebut, sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan melalui kepala sekolah dan tim pelaksana pembangunan yang melibatkan unsur terkait sesuai ketentuan program.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak luar yang memaksakan penunjukan kontraktor atau mengarahkan pekerjaan kepada pihak tertentu.

Menurutnya, kepala sekolah bersama komite dan tim pelaksana harus menjalankan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis, ketentuan administrasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

PERINGATAN TERHADAP INTERVENSI

Anita menyampaikan peringatan agar program revitalisasi tidak dijadikan ruang bagi kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia meminta kepala sekolah tidak takut menjalankan kewenangannya sepanjang tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Ia juga menyatakan siap memperjuangkan dan mengawal persoalan apabila menerima laporan adanya intervensi yang merugikan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Pesan tersebut menjadi perhatian bagi sekolah-sekolah penerima bantuan revitalisasi di Sumba Barat Daya, terutama agar penggunaan dana tetap berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.

TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TETAP DIPERLUKAN

Di sisi lain, pelaksanaan swakelola bukan berarti kegiatan pembangunan bebas dari pengawasan. Setiap penggunaan anggaran tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, laporan pelaksanaan, serta pemeriksaan sesuai ketentuan.

Dinas Pendidikan dan instansi terkait tetap dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya, tanpa mengambil alih kewenangan pelaksana kegiatan atau melakukan intervensi yang bertentangan dengan aturan.

Publik berharap program revitalisasi sekolah benar-benar berjalan transparan, tepat sasaran, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas demi kepentingan peserta didik.

SILETSUMBA.COM – Tajam, Aktual dan Terpercaya.