SD Negeri Waikelo dan SDM Puu Uppo, siletsumba.com -

SUMBA BARAT DAYA, SILETSUMBA.COM — Anggota DPR RI Komisi X, Anita Yakoba Gah, SH, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Selasa (27/10/2026), untuk memantau perkembangan pembangunan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pantauan langsung jurnalis SiletSumba.com, kunjungan kerja tersebut menyasar dua sekolah, yakni SD Negeri Waikelo dan SD Masehi Puu Uppo, Kecamatan Kota Tambolaka.

Dalam kunjungan tersebut, Anita didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, serta pihak sekolah.

FAKTA DI LAPANGAN

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan kegiatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme swakelola sesuai ketentuan program.

Kunjungan Anita Yakoba Gah dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan di sekolah penerima program sekaligus mengingatkan pentingnya pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme, kewenangan, dan ketentuan penggunaan dana APBN.

PERNYATAAN ANITA YAKOBA GAH: JANGAN ADA INTERVENSI!

Dalam kesempatan tersebut, Anita Yakoba Gah menegaskan bahwa dana revitalisasi bersumber dari APBN, bukan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan kegiatan secara swakelola tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

"Ini uang APBN, bukan uangnya Pemda. Pembangunan sekolah yang menggunakan dana revitalisasi tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk menunjuk kontraktor oleh kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati. Apabila diintervensi, maka itu melanggar peraturan yang berlaku," tegas Anita di hadapan jajaran Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.

Ia juga memberikan peringatan khusus kepada kepala sekolah agar tidak takut menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak luar.

Menurut Anita, pelaksanaan swakelola memberikan ruang kewenangan kepada pihak sekolah, orang tua, dan komite sekolah untuk bermusyawarah menentukan cara terbaik memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Ia mengingatkan agar kepala sekolah tidak mengulangi persoalan yang pernah terjadi di sejumlah daerah, ketika kepala sekolah menghadapi masalah hukum akibat intervensi pihak lain.

SIAP HADAPI PIHAK YANG MELAKUKAN INTERVENSI

Anita Yakoba Gah bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil sikap apabila menerima informasi dan laporan mengenai adanya intervensi dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah.

"Kalau saya mendapatkan informasi dan laporan, saya siap pasang badan. Saya sebagai wakil dari NTT akan menjadi orang pertama yang menghadapinya dan berteriak di pusat. Ibu Bupati sekalipun akan saya hadapi, termasuk Ibu Kepala Dinas Pendidikan, karena semuanya swakelola," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Anita agar pelaksanaan program revitalisasi tidak dijadikan ruang intervensi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mekanisme swakelola.

TRANSPARANSI DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN APBN

Program revitalisasi sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

SiletSumba.com mencatat bahwa pesan utama dalam kunjungan kerja tersebut adalah pentingnya menjaga independensi pihak sekolah dalam menjalankan program swakelola serta memastikan penggunaan dana APBN benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

SiletSumba.com — Tajam, Aktual dan Terpercaya.