Stepanus Umbu Pati
SUMBA TENGAH – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 yang akan diperingati pada 9 September 2026, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Tengah menggelar aksi penanaman 1.000 pohon bambu yang dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di Pasar Rakyat Waibakul, Jumat (10/7/2026).PLT Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sumba Tengah, Ignasius Hapu Karanjawa, mengatakan program penanaman bambu merupakan bentuk kepedulian Partai Demokrat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di masa depan.Menurut Ignasius, saat ini telah ada perusahaan pengolahan bambu di Labuan Bajo yang memproduksi berbagai perabot, seperti kursi dan meja berbahan bambu. Ke depan, penggunaan kursi dan meja belajar berbahan bambu di sekolah-sekolah dinilai memiliki peluang untuk terus berkembang.Ia menjelaskan bahwa produk mebel berbahan bambu, seperti kursi dan meja, memiliki nilai ekonomi dan diminati pasar mancanegara. Karena itu, masyarakat diharapkan mulai melihat bambu bukan hanya sebagai tanaman konservasi, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Menanam bambu berarti menanam harapan untuk Generasi Emas 2045. Apa yang kita tanam hari ini akan menjadi warisan yang bermanfaat bagi anak cucu kita di masa mendatang," ujar Ignasius Hapu Karanjawa.Kegiatan penanaman bambu turut dihadiri oleh Kepala Desa Anakalang, Pedi Gamu Djadji, S.Pd., yang mewakili pemerintah, Tokoh Adat Umbu Siwa, pemilik lahan Oxi Thomas, Pdt. Marthen Nunu, S.Th., bersama seluruh pengurus DPAC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Tengah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat setempat.Usai penanaman bambu, seluruh peserta melanjutkan kegiatan dengan membersihkan sampah di Pasar Rakyat Waibakul. Sampah-sampah yang berserakan dipungut bersama-sama, dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.Berdasarkan pantauan jurnalis SiletSumba.com, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan gotong royong. Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Partai Demokrat ke-25 yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata dalam pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap kebersihan fasilitas umum demi mewariskan lingkungan yang hijau kepada Generasi Emas Indonesia 2045.
SUMBA BARAT DAYA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penguatan pendidikan vokasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.Kunjungan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita. Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, Tim Teknis Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan HAM, Taufiqurrahman dan Felicia Yunika, serta Tim Teknis Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono.Di Sumba Hospitality Foundation, rombongan meninjau langsung proses pembelajaran berbasis praktik yang mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional di bidang perhotelan dan pariwisata.Didirikan pada tahun 2016 oleh Inge De Lathauwer, SHF berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan vokasi yang berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Sumba. Melalui pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, yayasan ini membuka peluang bagi generasi muda, khususnya perempuan dan kelompok rentan, untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, serta akses menuju pekerjaan yang layak.Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, memberikan apresiasi atas kontribusi SHF dalam membangun kapasitas masyarakat."Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang," ujarnya.Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak mudah menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.Usai mengunjungi SHF, rombongan melanjutkan kunjungan ke BLK Don Bosco Sumba di Tambolaka. Mereka meninjau berbagai program pelatihan serta berdialog langsung dengan instruktur dan peserta dari berbagai wilayah di Pulau Sumba.Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mengapresiasi kualitas pelatihan di BLK Don Bosco yang didukung instruktur bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta program pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).Rombongan mengunjungi berbagai unit pelatihan, mulai dari teknik sepeda motor, servis dan instalasi AC, tata rambut, pengelasan, komputer, instalasi listrik, energi surya, hingga produksi furnitur dan kerajinan bambu.Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa pendidikan vokasi yang dipadukan dengan praktik kerja industri (magang) dan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting dalam melindungi generasi muda dari risiko menjadi korban perdagangan orang."Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang," katanya.Sementara itu, Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, SDB, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian HAM terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Pulau Sumba."Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat," ungkapnya.Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen bersama Kementerian HAM, KPAI, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten di Pulau Sumba dalam mendukung implementasi program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikembangkan SHF dan BLK Don Bosco Sumba merupakan praktik baik dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas akses pelatihan keterampilan sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang aman, layak, dan bermartabat.Reporter: Tim SiletSumba.comEditor: Stepanus Umbu Pati
Kepada para mahasiswa kebidanan maupun keperawatan, kami memohon penjelasan secara ilmiah mengenai ciri-ciri bayi yang mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi pada saat baru lahir.Foto yang kami miliki diambil saat anak kami hendak dimakamkan. Wajah bayi kami masih tampak segar. Karena itu, kami berharap ada penjelasan medis yang dapat membantu keluarga memahami kondisi yang sebenarnya.Selain itu, kami juga mempertanyakan prosedur pelayanan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Sejak ibu masuk untuk menjalani persalinan hingga bayi kami dinyatakan meninggal dunia, menurut pengakuan keluarga, tidak ada satu pun dokumen atau formulir persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh kedua orang tua. Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai apakah seluruh prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Peristiwa ini terjadi pada 23 Juni 2026. Ibu hamil Ester Mawo, warga Desa Redapada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, menjalani proses persalinan di Puskesmas Waimangura. Menurut keterangan keluarga, bayi tersebut lahir dalam keadaan sehat. Namun, setelah menjalani penanganan medis, bayi tersebut meninggal dunia. Keluarga menduga terdapat kelalaian dalam penanganan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Waimangura yang berkaitan dengan meninggalnya bayi tersebut.Keluarga berharap aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan profesional agar penyebab kematian bayi dapat diketahui berdasarkan fakta, bukti medis, serta hasil pemeriksaan yang objektif, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
SUMBA BARAT DAYA – Ketua Kelompok Tani Lighu Dewa, Anderias Dondo, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, mengungkapkan bahwa dari total 24 anggota kelompok tani, hanya enam orang yang namanya tercantum sebagai penerima pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian.Pernyataan tersebut disampaikan Anderias saat pengambilan pupuk bersubsidi di Toko Matahari pada Kamis, 2 Juli 2026. Toko Matahari diketahui menjadi penyalur pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Kota Tambolaka, dan Kecamatan Loura.Menurut Anderias, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota kelompok tani karena sebagian besar anggota tidak tercantum sebagai penerima pupuk bersubsidi."Kami memiliki 24 anggota, tetapi yang keluar nama sebagai penerima hanya enam orang. Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi sehingga penyaluran pupuk benar-benar merata dan tepat sasaran kepada petani yang berhak," ujarnya.Sebelumnya, Staf Ahli Kementerian Pertanian dikabarkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang Toko Matahari sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, tim menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk kondisi gudang penyimpanan pupuk yang dinilai sangat tidak layak. Temuan tersebut disebut menjadi catatan khusus dan perhatian Staf Ahli Kementerian Pertanian untuk dilakukan pembenahan ke depan.Informasi yang diperoleh SiletSumba.com juga menyebutkan bahwa sidak dilakukan menyusul banyaknya pengaduan dari sejumlah kelompok tani terkait proses penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam pengaduan tersebut terdapat dugaan adanya oknum-oknum tertentu yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. SiletSumba.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab serta hak klarifikasi kepada pihak Toko Matahari, instansi terkait, maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.Para petani berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan distribusi pupuk bersubsidi agar bantuan benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
SUMBA BARAT DAYA – Yayasan Bali Life Foundation telah menyelesaikan pembangunan TK Negeri Poma yang berlokasi di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut dijadwalkan akan diresmikan pada Rabu, 15 Juli 2026.Berdasarkan informasi yang diterima redaksi SiletSumba.com pada Selasa, 7 Juli 2026, dari pengurus Bali Life Foundation, Pak Damon, acara peresmian direncanakan akan dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, ST, bersama sejumlah tamu undangan lainnya.Pembangunan TK Negeri Poma merupakan salah satu bentuk komitmen Bali Life Foundation dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sumba Barat Daya.Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan pendidikan bagi anak-anak di Desa Kadipada dan sekitarnya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.Sebagai mitra kerja Bali Life Foundation, SiletSumba.com akan terus mengikuti perkembangan kegiatan peresmian dan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan terpercaya.
SUMBA BARAT DAYA – Pembangunan gedung SD-TK Bondo Delo di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mendapat bantuan dari Yayasan Bali Life Foundation, terus menunjukkan progres yang menggembirakan.Sebelumnya, Redaksi SiletSumba.com telah menyampaikan kondisi dan kebutuhan SD-TK Bondo Delo kepada Bapak Damon selaku pengurus Yayasan Bali Life Foundation. Setelah melalui proses koordinasi, yayasan memberikan bantuan pembangunan gedung sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di wilayah tersebut.Kepala SD-TK Bondo Delo, Adolof Dapa Roka, S.Kep., Ns.Gr, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada Yayasan Bali Life Foundation atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada sekolahnya. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah ini menjadi harapan baru bagi peserta didik dan para guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan layak.Saat ini, proses pembangunan masih terus berlangsung. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pekerja sedang menyelesaikan pekerjaan plester pada bagian luar maupun bagian dalam gedung sekolah. Tahapan tersebut dilakukan sebelum memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap bangunan.Adolof Dapa Roka berharap pembangunan dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai rencana sehingga gedung baru tersebut segera dimanfaatkan oleh para siswa dan tenaga pendidik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan sekolah tersebut.
SILETSUMBA.COM | SUMBA BARAT DAYA – Kondisi akses jalan menuju SMA Negeri 1 Kodi Utara dan SMP Negeri 3 Kodi Utara, yang berada di Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, kembali menjadi sorotan masyarakat. Hingga kini, ruas jalan menuju dua sekolah negeri tersebut dinilai masih membutuhkan peningkatan agar lebih aman dan nyaman dilalui.Menurut warga, akses jalan menjadi salah satu penunjang utama kelancaran aktivitas pendidikan. Namun, ketika musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi licin dan menyulitkan mobilitas siswa, guru, tenaga kependidikan, maupun masyarakat yang setiap hari melintas.Ironisnya, di sekitar kawasan pendidikan tersebut juga terdapat Kampung Kambero Bengo, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Sebanyak 10 Kepala Keluarga di kampung itu belum menikmati listrik melalui meteran PLN, belum memiliki akses air bersih yang layak, dan masih bergantung pada jalan yang belum diperkeras.Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pemerataan pembangunan di wilayah Kodi Utara. Di saat pembangunan infrastruktur terus menjadi perhatian pemerintah, warga berharap kawasan pendidikan dan permukiman di sekitarnya juga memperoleh perhatian yang seimbang.Masyarakat menilai bahwa akses jalan yang baik bukan hanya mempermudah perjalanan menuju sekolah, tetapi juga mendukung keselamatan siswa, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.Karena itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan peninjauan lapangan dan memasukkan peningkatan akses jalan menuju SMA Negeri 1 Kodi Utara dan SMP Negeri 3 Kodi Utara ke dalam prioritas pembangunan infrastruktur.Selain perbaikan jalan, masyarakat juga berharap adanya perhatian terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Kampung Kambero Bengo agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.Bagi masyarakat Kodi Utara, pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, tetapi juga dari kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya. Warga berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menghadirkan solusi nyata bagi kawasan pendidikan dan permukiman di Desa Waitaru.
Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya – Kehadiran Yeremia Tanggu dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka dalam pembukaan Pacuan Kuda Camat Kodi Bangedo Cup 2026 menarik perhatian masyarakat yang memadati arena pacuan.Di sela-sela jalannya acara, keduanya terlihat berbincang santai di tribun kehormatan sambil menikmati jalannya perlombaan. Momen tersebut menjadi sorotan pengunjung dan memunculkan berbagai tanggapan positif dari masyarakat yang hadir.Pacuan Kuda Camat Kodi Bangedo Cup merupakan salah satu agenda budaya yang selalu dinantikan masyarakat. Selain menyuguhkan persaingan para joki dan kuda terbaik, kegiatan ini juga menjadi ajang berkumpulnya berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemerintah, hingga warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya.Kehadiran Yeremia Tanggu dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka di arena yang sama menambah warna tersendiri dalam perhelatan budaya tersebut. Bagi sebagian masyarakat, momen seperti ini menunjukkan bahwa tradisi tetap menjadi ruang yang mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana yang akrab.Di tengah riuhnya sorak penonton dan semangat para peserta pacuan, perhatian sesekali tertuju pada interaksi para tokoh yang hadir. Suasana hangat yang terlihat di tribun kehormatan menjadi salah satu momen yang turut mewarnai penyelenggaraan Pacuan Kuda Kodi Bangedo Cup 2026, sebuah tradisi yang terus hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumba Barat Daya.
SUMBA BARAT DAYA - siletsumba.comDugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat di Desa Bondo Ponda, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.Kasus ini menjadi perhatian publik setelah beredar sebuah video di media sosial yang menarasikan dugaan keterlibatan seorang aparat desa dalam pengambilan bantuan sosial milik warga yang bukan menjadi haknya.Berdasarkan informasi yang diterima SiletSumba.com, oknum aparat desa yang disebut dalam informasi tersebut adalah Alex Bulu Pandang, yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) di Desa Bondo Ponda.Informasi awal bermula ketika seorang warga yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan sosial mendatangi Kantor Pos Elopada untuk memastikan status pencairan bantuannya. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bantuan atas nama warga tersebut diketahui telah dicairkan.Namun, warga yang bersangkutan mengaku tidak pernah datang mengambil bantuan maupun menerima uang bantuan tersebut.Menurut keterangan yang diperoleh SiletSumba.com, pihak Kantor Pos disebut telah memperlihatkan bukti administrasi serta dokumentasi berupa foto orang yang mengambil bantuan pada saat pencairan. Dari dokumentasi tersebut, diduga yang melakukan pengambilan adalah oknum aparat Desa Bondo Ponda.Menanggapi kejadian tersebut, Yuan Bani mempertanyakan mekanisme verifikasi identitas dalam proses penyaluran bantuan sosial."Kenapa pegawai Kantor Pos dan pendamping PKH bisa memberikan uang itu? Padahal saat pencairan penerima harus menunjukkan KTP dan identitasnya harus sesuai dengan NIK penerima. Kalau penerima berhalangan hadir, yang mengambil harus membawa KTP penerima, KTP orang yang mewakili, serta dokumen pendukung. Sementara kalau bukan nama yang ada dalam Kartu Keluarga, bantuan tidak bisa dicairkan. Biasanya hanya suami, istri, atau anak yang dapat mewakili dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan KTP," ujar Yuan Bani.Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah seluruh prosedur verifikasi identitas telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam proses pencairan bantuan sosial.Hingga berita ini diterbitkan, SiletSumba.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Alex Bulu Pandang, Pemerintah Desa Bondo Ponda, pihak Kantor Pos Elopada, serta pendamping PKH terkait dugaan tersebut.
SILETSUMBA.COM | SUMBA BARAT DAYA – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik berbagai program tersebut, masih terdapat kampung yang hingga kini belum menikmati layanan dasar yang semestinya menjadi hak setiap warga.Potret itu terlihat di Kampung Kambero Bengo, Dusun III, Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara, yang dihuni oleh 10 Kepala Keluarga (KK). Hingga saat ini, warga masih hidup tanpa sambungan listrik melalui meteran PLN, belum memiliki akses air bersih yang layak, serta masih menggunakan jalan tanah tanpa perkerasan sebagai akses utama menuju permukiman.Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Di tengah berbagai proyek infrastruktur yang terus berjalan, mengapa masih ada masyarakat yang belum menikmati kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan yang layak?Saat malam tiba, Kampung Kambero Bengo masih diselimuti kegelapan. Aktivitas masyarakat sangat terbatas karena tidak adanya aliran listrik. Anak-anak belajar dengan penerangan seadanya, sementara aktivitas ekonomi warga ikut terhambat.Persoalan air bersih juga menjadi tantangan serius. Warga mengandalkan air hujan dan mata air yang belum terlindungi untuk kebutuhan minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat harus berjuang mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Sementara itu, jalan menuju Kampung Kambero Bengo belum tersentuh perkerasan. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, hingga pusat pelayanan pemerintahan.Berdasarkan pantauan di lapangan, rumah-rumah warga masih berdiri sederhana dengan fasilitas yang sangat terbatas. Meski demikian, masyarakat tetap bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan.Kondisi Kampung Kambero Bengo menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil.Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Desa Waitaru, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menyusun langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari penyediaan akses listrik, pembangunan sarana air bersih, hingga peningkatan kualitas jalan.Bagi 10 Kepala Keluarga di Kampung Kambero Bengo, pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan atau proyek yang diresmikan. Pembangunan adalah ketika rumah mereka akhirnya diterangi listrik, keluarga memperoleh air bersih yang layak, dan jalan menuju kampung tidak lagi menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah, kapan pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Kambero Bengo?