Silet Sumba

SUMBA BARAT DAYA, SiletSumba.com — Redaksi SiletSumba.com menerima pengaduan dari kedua orang tua kandung Grysel pada Senin sore, 24 Agustus 2026, terkait persoalan yang dialami anak mereka setelah bekerja di Batam.Dalam pengaduannya kepada redaksi, kedua orang tua Grysel menyampaikan bahwa anak mereka disebut mengalami sakit dan kemudian dikembalikan oleh majikannya di PT Hadi Jaya, Batam.Tidak hanya itu, kedua orang tua Grysel juga menyampaikan kepada redaksi bahwa mereka diminta membayar denda sebesar Rp15 juta oleh pihak PT Hadi Jaya. Pernyataan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan oleh orang tua Grysel kepada redaksi dan masih membutuhkan konfirmasi serta klarifikasi dari pihak terkait.Menindaklanjuti pengaduan tersebut, redaksi SiletSumba.com kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Ibu Ina Malo, pihak yang menurut informasi redaksi merupakan orang yang merekrut Grysel.Redaksi telah mengirimkan voice note atau rekaman suara kepada Ibu Ina Malo sebagai bagian dari upaya meminta penjelasan mengenai proses perekrutan Grysel, kondisi Grysel selama bekerja di Batam, persoalan sakit yang dialami Grysel, hingga informasi mengenai dugaan permintaan denda sebesar Rp15 juta tersebut.Redaksi SiletSumba.com menegaskan bahwa upaya konfirmasi ini dilakukan agar persoalan tidak hanya didengar dari satu pihak. Setiap informasi yang diterima redaksi harus diuji dan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan.Karena itu, SiletSumba.com meminta Ibu Ina Malo maupun pihak PT Hadi Jaya untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut, termasuk dasar atau alasan adanya permintaan denda Rp15 juta, apabila benar permintaan tersebut pernah disampaikan.Redaksi juga memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Ibu Ina Malo dan pihak PT Hadi Jaya untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta dan dokumen yang mereka miliki.Dengar baik-baik rekaman suara yang telah dikirimkan redaksi SiletSumba.com kepada Ibu Ina Malo sebagai bagian dari proses konfirmasi atas pengaduan kedua orang tua Grysel.SiletSumba.com akan terus melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat terang dan diberitakan secara berimbang, profesional, serta berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Catatan Redaksi: Pernyataan mengenai kondisi Grysel, pengembalian oleh majikan, serta permintaan denda Rp15 juta merupakan keterangan/pengaduan dari orang tua Grysel yang masih dalam proses konfirmasi. Redaksi tidak menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum dari pihak mana pun sebelum seluruh pihak memberikan klarifikasi dan bukti yang relevan.

Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya — 24 Agustus 2026 — Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut terlihat di SD-TK Bondo Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di mana para guru harus mengajar tanpa meja dan kursi yang memadai.Para siswa-siswi terpaksa duduk di lantai saat mengikuti pembelajaran dan menerima materi yang disampaikan oleh guru-guru mereka.Kepala SD-TK Bondo Delo, Dolof Beda, kepada Siletsumba.com menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak di wilayah tersebut.“Guru-guru harus mengajar kepada anak-anak sekolah tanpa meja dan kursi. Para siswa-siswi harus duduk di lantai untuk belajar dan menerima pelajaran,” ujar Dolof Beda.Dibantu Yayasan Bali Life FoundationDi tengah keterbatasan tersebut, SD-TK Bondo Delo mendapatkan perhatian dan bantuan dari Yayasan Bali Life Foundation. Yayasan tersebut saat ini membantu pembangunan gedung sekolah yang masih dalam proses pengerjaan dan finishing.Selain itu, Yayasan Bali Life Foundation juga memberikan dukungan berupa penambahan dua ruang kelas baru. Bantuan lainnya berupa satu unit sumur bor, yang saat ini juga masih dalam proses pengerjaan.Menurut Dolof Beda, kontribusi Yayasan Bali Life Foundation sangat berarti bagi keberlangsungan pendidikan di SD-TK Bondo Delo.Yayasan tersebut dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana.Mohon Perhatian Pemerintah dan DPRDMelalui Siletsumba.com, Kepala SD-TK Bondo Delo, Dolof Beda, memohon perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membantu memenuhi kebutuhan meubeler sekolah, terutama meja dan kursi bagi para siswa.Permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.Menurutnya, meja dan kursi bukan sekadar fasilitas pelengkap, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar.Para siswa yang saat ini harus duduk di lantai merupakan bagian dari generasi emas 2045 yang sedang dipersiapkan melalui pendidikan sejak dini.“Kiranya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan pimpinan DPRD dapat tergerak hatinya untuk membantu meubeler bagi anak-anak kami. Mereka adalah generasi emas 2045 yang membutuhkan tempat belajar yang layak,” harap Dolof Beda.Pendidikan di Daerah Terpencil Jangan Dibiarkan Sendiri.Kondisi SD-TK Bondo Delo menjadi gambaran bahwa pembangunan pendidikan di daerah terpencil masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.Kehadiran Yayasan Bali Life Foundation melalui pembangunan gedung, penambahan ruang kelas dan bantuan sumur bor menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pendidikan.Kini, harapan sekolah tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD agar kebutuhan meubeler dapat segera diwujudkan sehingga anak-anak tidak lagi harus duduk di lantai ketika mengikuti proses pembelajaran.Siletsumba.com — Tajam, Aktual, Terpercaya.

Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya, NTT — 23 Agustus 2026 — Redaksi SiletSumba.com menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah berupa satu pasang baju seragam SD, satu pasang sepatu, dan satu buah tas sekolah kepada Kepala Sekolah SD-TK Bondo Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.Bantuan tersebut diperuntukkan bagi tiga siswa yang membutuhkan, yakni Anak Juan, Anak Nando, dan Anak Otri, yang berasal dari keluarga kurang mampu.Bantuan ini dikirim oleh Ibu Sonya bersama rekan-rekan guru di Kupang. Mereka secara sukarela patungan mengumpulkan dana untuk membeli baju seragam SD, sepatu, dan tas sekolah bagi ketiga anak tersebut.Selanjutnya, bantuan disalurkan melalui Redaksi SiletSumba.com untuk diterima oleh pihak sekolah dan diberikan kepada ketiga siswa yang membutuhkan.Bagi SiletSumba.com, kepedulian ini bukan sekadar bantuan berupa pakaian dan perlengkapan sekolah, tetapi merupakan bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.SiletSumba.com menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan kepedulian tersebut. Tuhan menggerakkan hati Ibu Sonya bersama rekan-rekan guru di Kupang untuk berbagi dan peduli kepada anak-anak yang membutuhkan.Atas nama Redaksi SiletSumba.com, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sonya bersama rekan-rekan guru di Kupang atas bantuan dan kepedulian yang telah diberikan.Semoga kebaikan ini menjadi berkat bagi Anak Juan, Anak Nando, dan Anak Otri, memberikan semangat bagi mereka untuk terus belajar dan mengejar cita-cita, serta menjadi berkat berlipat ganda bagi seluruh pihak yang telah mengambil bagian.Dari Kupang untuk Sumba. Dari hati yang peduli, untuk masa depan anak-anak. 🙏❤️SiletSumba.com — Menjadi perpanjangan tangan kepedulian untuk sesama.

WEELORRO, SUMBA BARAT DAYA — Situasi memanas dalam persoalan tanah di Weelorro, Desa Burukhagu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabtu, 22 Agustus 2026. Seorang ibu janda yang dikenal dengan sapaan Mama Nona disebut berteriak dan mempertahankan hak atas lahan yang diyakininya merupakan warisan peninggalan almarhum suaminya.Dalam laporan yang diterima redaksi SiletSumba.com, keributan tersebut bahkan disaksikan oleh seorang Babinsa yang hadir di lokasi kejadian.Mama Nona disebut tetap mempertahankan tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan bagian dari warisan keluarganya. Di hadapan Babinsa yang berada di lokasi, Mama Nona terlihat berteriak menyampaikan keberatan dan mempertahankan haknya atas lahan tersebut.Kehadiran Babinsa di lokasi menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana situasi berlangsung ketika terjadi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, redaksi masih membutuhkan klarifikasi dari Babinsa yang hadir mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman.Persoalan ini disebut bukan baru terjadi. Menurut laporan yang diterima redaksi, sengketa tanah tersebut telah berulang kali dipersoalkan dari tahun ke tahun. Mama Nona mengklaim lahan tersebut merupakan warisan almarhum suaminya yang diperuntukkan bagi dirinya bersama kedua anak mereka yang masih kecil.Lebih jauh, laporan kepada redaksi menyebut bahwa sekitar lima tahun lalu rumah Mama Nona diduga dibakar. Makam almarhum suaminya juga disebut pernah dirusak dengan cara dicincang menggunakan parang. Bahkan rumah besar beratapkan seng disebut mengalami kerusakan akibat tindakan serupa.Seluruh informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.Mama Nona Mempertahankan Hak di Tengah PersoalanTangisan, teriakan dan keberanian Mama Nona mempertahankan tanah yang diyakininya sebagai hak warisan keluarga menggambarkan betapa panjang dan berat persoalan yang dihadapinya.Jika benar terdapat sengketa kepemilikan, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan bukti kepemilikan, riwayat tanah, dokumen warisan, kesaksian para pihak dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan ataupun tindakan kekerasan.Redaksi juga belum memperoleh klarifikasi dari Kepala Desa Burukhagu maupun pihak lain yang disebut dalam laporan terkait dugaan upaya penguasaan lahan tersebut. Karena itu, SiletSumba.com memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada semua pihak.LBH Diminta Berikan PendampinganMelihat kondisi Mama Nona yang merupakan seorang janda dengan dua anak yang masih kecil, redaksi SiletSumba.com mengharapkan perhatian lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang berwenang untuk memberikan pendampingan hukum apabila yang bersangkutan membutuhkan dan memenuhi persyaratan bantuan hukum.Sengketa tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan.Jangan sampai seorang janda yang sedang mempertahankan hak keluarganya justru merasa sendirian menghadapi persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.SiletSumba.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak.SILETSUMBA.COM — TAJAM, AKTUAL, TERPERCAYA.

JAKARTA, SiletSumba.com — Perkembangan terbaru pascaricuh peringatan Hari Damai Aceh ke-21 mendapat perhatian besar. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Operasi Militer Selain Perang (KPLB OMSP) kepada dua prajurit TNI yang terlibat dalam penurunan Bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2026). Dua prajurit yang menerima penghargaan tersebut adalah Serda Irfan Farhan dari Yonif 112/Dharma Jaya Kodam Iskandar Muda dan Prada Donni Pinto Harahap dari Yonarmed 17/Rencong Cakti Kodam Iskandar Muda.PANGKAT KEDUANYA NAIK SATU TINGKATDalam penganugerahan tersebut, Serda Irfan Farhan naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu). Sementara Prada Donni Pinto Harahap naik menjadi Prajurit Satu (Pratu).Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa KPLB diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi, dedikasi dan keberanian kedua prajurit dalam menjalankan tugas.Menurut TNI, tindakan kedua prajurit dinilai telah dilakukan melebihi panggilan tugas pokok. Mereka disebut menunjukkan keberanian ketika menurunkan Bendera Bulan Bintang dan kemudian mengibarkan kembali Bendera Merah Putih di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.“Penghargaan diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang kepada prajurit yang dinilai melaksanakan tugas melebihi panggilan tugas pokok.” — Mayjen TNI Muhammad Nas.AKSI TERJADI SAAT SITUASI MEMANASAksi tersebut berlangsung pada Sabtu (15/8/2026), ketika masyarakat berkumpul di kawasan Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti rangkaian kegiatan memperingati 21 tahun perdamaian Aceh.Situasi kemudian memanas setelah Bendera Bulan Bintang dikibarkan di salah satu tiang di kawasan masjid. Dalam situasi tersebut, Irfan Farhan dan Donni Pinto Harahap terlihat memanjat tiang untuk menurunkan bendera tersebut dan memastikan Bendera Merah Putih kembali berkibar.Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu titik perhatian dalam kericuhan yang terjadi pada momentum peringatan Hari Damai Aceh ke-21.TNI: BENTUK PENGHARGAAN ATAS KEBERANIANPemberian KPLB tersebut menjadi bentuk apresiasi pimpinan TNI terhadap kedua prajurit.Kapuspen TNI menyebut penghargaan itu merupakan program reward bagi prajurit yang dinilai menunjukkan prestasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas.Pemberian kenaikan pangkat ini sekaligus menempatkan aksi kedua prajurit tersebut sebagai bagian dari penghargaan institusional TNI terhadap keberanian menjaga simbol negara dan nilai-nilai kebangsaan.MOMENTUM EVALUASI PASCA RICUHSiletSumba.com menilai kenaikan pangkat luar biasa terhadap dua prajurit tersebut menjadi perkembangan penting pascakericuhan Hari Damai Aceh ke-21.Namun, di balik penghargaan tersebut, pemerintah dan seluruh pihak terkait tetap perlu memastikan bahwa penanganan insiden secara keseluruhan berlangsung terukur, transparan dan sesuai ketentuan hukum.Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh seharusnya menjadi momentum memperkuat rekonsiliasi dan persatuan, bukan membuka kembali ketegangan masa lalu.Keberanian prajurit mendapat penghargaan, tetapi perdamaian Aceh tetap harus menjadi tujuan utama. Jangan sampai sebuah momentum yang lahir dari perdamaian justru kembali membuka ruang konflik baru.SiletSumba.com — Tajam, Aktual, Terpercaya.

MAREDA WUNNI, SiletSumba.com — Polemik pembayaran honor aparatur desa mencuat di Desa Mareda Wunni setelah seorang Kepala Dusun (Kadus) II disebut belum menerima honor yang menjadi haknya. Pengaduan tersebut mengarah pada Penjabat Kepala Desa Mareda Wunni, Yohanes Manulangga alias Bapak Bintang, yang baru ditetapkan sebagai penjabat desa.Menurut pengaduan yang diterima SiletSumba.com, honor Kadus II hingga kini belum diterima, meskipun yang bersangkutan disebut telah berulang kali meminta kepastian kepada Penjabat Desa. Bahkan, Kadus tersebut disebut beberapa kali diminta mengecek rekening Bank BNI untuk memastikan apakah honor telah ditransfer.Namun, menurut pengadu, pengecekan berulang kali tersebut tidak membuahkan hasil karena honor yang ditunggu disebut belum masuk ke rekening.Kadus Disebut Berkali-kali Mendatangi Rumah PenjabatDalam kronologi yang disampaikan kepada SiletSumba.com, persoalan tersebut tidak berhenti pada pengecekan rekening. Kadus II disebut juga telah beberapa kali mendatangi kediaman Penjabat Desa Mareda Wunni untuk menanyakan kejelasan pembayaran honor.Ironisnya, menurut pengadu, Kadus tersebut bahkan disebut pernah pulang pada malam hari sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WITA, tetapi tetap belum mendapatkan kepastian mengenai pembayaran honor yang dipersoalkan.Pengadu menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terlebih apabila honor bagi aparatur desa lainnya disebut telah dibayarkan.“Jangan Hanya Janji di Atas Janji”Pengadu mempertanyakan sikap Penjabat Desa Mareda Wunni yang dinilai belum memberikan kepastian mengenai hak Kadus II.“Penjabat baru Desa Mareda Wunni atas nama Yohanes Manulangga atau Bapak Bintang sampai saat ini belum membayar honor, khususnya kepada Kepala Dusun II. Hanya janji di atas janji. Kadus disuruh cek di Bank BNI berkali-kali, tetapi tetap saja gaji tersebut tidak ada.”Pengadu juga mempertanyakan perlakuan terhadap aparat desa yang berada di bawah kepemimpinan penjabat desa.“Kadus sudah berkali-kali datang ke rumahnya sampai pulang jam 10 sampai jam 11 malam. Tetap saja hal yang sama, rekening kosong. Kalau aparat atau bawahannya sudah diperlakukan begitu, bagaimana dengan masyarakat kecil atau masyarakat yang lemah?”Lebih jauh, pengadu meminta adanya pertanggungjawaban dan kejelasan terkait pembayaran honor tersebut.“Teman-teman aparat honornya sudah diambil dari bulan Juli. Apakah ini yang disebut tikus berdasi?”Pernyataan terakhir tersebut merupakan ungkapan dari pihak pengadu, bukan kesimpulan atau tuduhan yang telah terbukti secara hukum.Transparansi Anggaran Desa DipertanyakanPersoalan ini penting untuk mendapat penjelasan terbuka karena menyangkut pembayaran honor aparatur desa dan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan desa.Jika memang honor Kadus II belum dibayarkan, perlu dijelaskan apa penyebabnya, apakah administrasi pembayaran telah diproses, kapan pembayaran dilakukan, serta dari pos anggaran mana honor tersebut dibayarkan.Sebaliknya, apabila pembayaran sebenarnya telah dilakukan, Pemerintah Desa Mareda Wunni perlu menunjukkan bukti pembayaran atau memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan honor belum diterima oleh yang bersangkutan.SiletSumba.com: Jangan Biarkan Hak Aparatur Desa MenggantungSiletSumba.com mendorong Penjabat Desa Mareda Wunni, Yohanes Manulangga alias Bapak Bintang, memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai persoalan tersebut.Publik berhak mengetahui apakah honor Kadus II memang belum dibayarkan, apa penyebabnya, dan kapan hak tersebut akan diselesaikan.SiletSumba.com juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Penjabat Desa Mareda Wunni maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.Sebab, ketika menyangkut uang publik dan hak aparatur desa, yang dibutuhkan bukan janji berulang, melainkan kepastian, bukti pembayaran, dan transparansi.SiletSumba.com — Tajam, Aktual, Terpercaya.

JAKARTA — Sepuluh tahun berada di Malaysia menyisakan cerita panjang bagi Selestina Olo alias Dyon Leste, perempuan asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengaku mengalami persoalan serius selama menjalani pekerjaan di Malaysia.Dyon mengaku berangkat ke Malaysia pada 2016 dan bekerja hingga 2025. Menurut keterangannya kepada redaksi SiletSumba.com, keberangkatannya dilakukan tanpa melalui prosedur atau jalur resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).Dyon mengungkapkan bahwa dirinya diberangkatkan oleh Pak Yosep dan Ibu Yani dari Kupang menuju Batam. Dari Batam, ia kemudian menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal feri.Menurut pengakuannya, perjalanan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia.Keterangan ini menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya mengenai proses perekrutan, dokumen keberangkatan, pihak yang mengatur perjalanan, serta pihak yang mempekerjakan Dyon di Malaysia.Sepuluh Tahun Bekerja, Hak Gaji DipersoalkanPersoalan lain yang disampaikan Dyon adalah mengenai hak gaji selama bekerja di Malaysia.Menurut keterangannya, pada awal bekerja dirinya dijanjikan mendapatkan upah sekitar RM900 per bulan. Namun, ia mengaku dalam praktiknya hanya menerima sekitar RM650 per bulan, sementara sebagian haknya disebut tidak pernah dibayarkan.Lebih lanjut, Dyon menyampaikan bahwa selama kurang lebih 10 tahun bekerja pada majikannya, dirinya hanya mendapatkan sekitar setengah dari hak yang seharusnya diterima.Menurut Dyon, sebagian hak tersebut baru berhasil diperjuangkan setelah mendapatkan penanganan dan bantuan dari KBRI Kuala Lumpur.Jika nominal RM900 per bulan digunakan sebagai dasar perhitungan sederhana selama 10 tahun atau 120 bulan, maka nilai bruto yang menjadi dasar estimasi mencapai:RM900 × 120 bulan = RM108.000.Namun, angka RM108.000 tersebut merupakan estimasi berdasarkan nominal upah yang diklaim Dyon, bukan angka utang gaji yang telah ditetapkan atau diverifikasi secara hukum.Nilai tersebut juga belum memperhitungkan lembur, perubahan upah, kenaikan gaji, serta hak ketenagakerjaan lainnya.Untuk memastikan jumlah hak yang sebenarnya belum diterima, diperlukan pemeriksaan terhadap kontrak kerja, bukti pembayaran, rekening, dokumen keberangkatan, serta keterangan dari pihak majikan dan pihak-pihak terkait.Diduga Berangkat Secara NonproseduralPengakuan Dyon mengenai keberangkatannya dari Kupang menuju Batam dan kemudian menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal feri tanpa melalui jalur resmi menjadi perhatian serius.Jika keterangan tersebut terbukti, maka perlu ditelusuri siapa yang melakukan perekrutan, siapa yang mengatur keberangkatan, bagaimana dokumen perjalanan diperoleh, serta bagaimana Dyon kemudian dapat bekerja di Malaysia selama bertahun-tahun.Kondisi tersebut juga penting dilihat dari perspektif perlindungan pekerja migran Indonesia.Sebab, pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi dapat berada dalam posisi rentan ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan, pembayaran upah, dokumen, keselamatan maupun ketika ingin kembali ke Indonesia.Dugaan TPPO Perlu DiusutBerdasarkan pengakuan Dyon mengenai proses keberangkatan, kondisi kerja, persoalan hak gaji dan kesulitannya untuk kembali ke Indonesia, muncul dugaan bahwa kasus tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Namun, dugaan TPPO tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.Penentuan ada atau tidaknya unsur TPPO harus dilakukan melalui pemeriksaan dan proses hukum berdasarkan bukti serta keterangan para pihak.Karena itu, pihak-pihak yang disebut dalam keterangan Dyon juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.Perjuangan Panjang KBRI Kuala LumpurSetelah melalui proses yang cukup panjang di Malaysia, Dyon akhirnya berhasil kembali ke Indonesia setelah mendapatkan penanganan dari KBRI Kuala Lumpur.Dyon tiba di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.Sekitar pukul 20.00 WITA, Dyon menghubungi redaksi SiletSumba.com untuk menyampaikan kabar bahwa dirinya telah tiba di Tanah Air.“Maaf ya, sekarang ini FB tidak aktif karena HP diambil pihak KBRI Kuala Lumpur. Hari ini saya sudah pulang ke Jakarta. Sekarang di BP3MI Jakarta/Banten,” ujar Dyon Leste kepada redaksi SiletSumba.com.Dyon menyampaikan bahwa proses untuk dapat kembali ke Indonesia merupakan perjuangan yang cukup panjang. Ia menyebut pihak KBRI Kuala Lumpur berperan dalam membantu proses kepulangannya sekaligus memperjuangkan sebagian hak yang menurut pengakuannya belum diterima selama bekerja.Setelah tiba di Jakarta, Dyon kini berada di BP3MI Jakarta/Banten untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.Negara Jangan Berhenti Setelah Korban PulangKepulangan Dyon ke Indonesia seharusnya bukan menjadi akhir dari persoalan.Justru setelah seorang pekerja migran berhasil kembali ke Tanah Air, pemerintah perlu memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditelusuri secara serius.Mulai dari proses perekrutan, keberangkatan dari Kupang menuju Batam, penyeberangan ke Malaysia, pihak yang mempekerjakan, dokumen perjalanan dan pekerjaan, hingga persoalan hak gaji selama bertahun-tahun.Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam proses perekrutan dan pemberangkatan, tidak dibayarkannya hak pekerja, tekanan terhadap pekerja, atau unsur TPPO, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.Kasus Dyon menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti ketika mereka berangkat ke luar negeri. Negara harus hadir sejak proses perekrutan, selama bekerja, ketika menghadapi persoalan, hingga mereka kembali ke Tanah Air.Dyon sudah kembali ke Indonesia. Namun, persoalannya belum selesai. Sepuluh tahun telah berlalu, sebagian haknya menurut pengakuannya baru dapat diperjuangkan setelah KBRI turun tangan. Kini publik menunggu kejelasan: bagaimana proses keberangkatannya terjadi, ke mana hak-haknya selama bekerja, dan siapa yang harus bertanggung jawab?SiletSumba.com akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Pak Yosep, Ibu Yani, pihak perusahaan atau majikan, KBRI Kuala Lumpur, BP3MI, serta pihak terkait lainnya agar seluruh informasi dapat disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta.SILETSUMBA.COM — TAJAM, AKTUAL, TERPERCAYA.

Kasatreskrim Polres Sumba Barat Daya (SBD), NTT, IPTU Yakobus K. Sanam, SH, menegaskan bahwa penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya masih terus berjalan.Kepada redaksi siletsumba.com, Rabu (19/8/2026), IPTU Yakobus menyampaikan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan SBD.Ia sekaligus membantah adanya anggapan bahwa perkara tersebut dipetieskan atau mengalami “masuk angin atau bermain api”.“Tidak ada kasus yang dipetieskan atau masuk angin dan bermain api. Kami tetap konsisten untuk mengusut dugaan-dugaan kasus korupsi di Kabupaten Sumba Barat Daya,” tegasnya.Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya berlaku terhadap dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan, tetapi juga terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa maupun anggaran APBD II di Kabupaten Sumba Barat Daya.Ia menegaskan, setiap laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.“Setiap laporan yang masuk pasti ditindaklanjuti. Tidak ada yang didiamkan,” ujarnya.Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, yang sebelumnya meminta Polres Sumba Barat Daya transparan dalam menangani sejumlah perkara, termasuk dugaan korupsi di Dinas Kesehatan.Gabriel juga mengingatkan agar tidak ada perkara yang “masuk angin” atau dipetieskan.Menanggapi hal itu, IPTU Yakobus menegaskan bahwa jajaran Satreskrim Polres SBD tetap bekerja berdasarkan proses hukum dan tidak akan bermain api dalam menangani perkara.Dengan demikian, masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan/penyidikan dugaan korupsi tersebut, termasuk hasil pemeriksaan para saksi dan langkah hukum berikutnya dari penyidik Polres Sumba Barat Daya.Silet Sumba — Tajam, Aktual, Terpercaya.

JAKARTA, 20 Agustus 2026 — Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 memicu perhatian serius terhadap arah pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan yang menegaskan putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi oleh jaksa penuntut umum dinilai memberikan kepastian bagi terdakwa, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme kontrol terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.Penggiat Hukum Dominggus Ndun Maramba Djawa, S.H., meminta kebijakan tersebut tidak hanya dilihat dari perspektif efisiensi dan kepastian hukum, tetapi juga diuji dari sisi keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan korban dan masyarakat.Menurut Dominggus, kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum. Namun, kepastian tidak boleh berubah menjadi kondisi yang menutup seluruh ruang koreksi ketika terdapat dugaan kekeliruan serius dalam penerapan hukum maupun proses pembuktian.“Kepastian hukum memang penting, tetapi kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari prinsip keadilan. Ketika putusan bebas tidak lagi dapat diuji melalui upaya hukum oleh penuntut umum, pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan bahwa putusan tingkat pertama benar-benar lahir dari proses pembuktian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dominggus.Jangan Sampai Kepastian Hukum Menutup Ruang KoreksiDominggus menilai larangan jaksa mengajukan banding maupun kasasi terhadap putusan bebas dapat dipandang positif apabila orientasinya adalah memberikan perlindungan kepada terdakwa agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum setelah dinyatakan bebas oleh pengadilan.Namun, persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan kualitas putusan tersebut.Ia mengingatkan, sistem peradilan yang sehat bukan hanya membutuhkan kepastian terhadap hasil perkara, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan agar kesalahan penerapan hukum tidak berhenti tanpa evaluasi.“Kita harus membedakan antara kepastian hukum dan kekebalan terhadap koreksi. Putusan pengadilan memang harus dihormati, tetapi sistem peradilan juga membutuhkan mekanisme kontrol agar kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan serius tidak berhenti begitu saja tanpa ruang evaluasi,” tegasnya.Menurutnya, pembatasan upaya hukum harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara hak terdakwa, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta prinsip due process of law.Korban dan Masyarakat Jangan Kehilangan Ruang KeadilanDominggus menyoroti bahwa perkara pidana tidak hanya menyangkut hubungan antara terdakwa dan negara. Di dalamnya terdapat kepentingan korban dan masyarakat yang juga harus mendapatkan perlindungan.Karena itu, perubahan mekanisme upaya hukum harus disertai standar pembuktian dan kualitas pemeriksaan yang kuat sejak tingkat pertama.“Jangan sampai atas nama modernisasi hukum acara pidana, kita hanya memindahkan persoalan dari proses yang panjang menjadi persoalan putusan yang tidak memiliki ruang koreksi. Yang harus dibangun adalah sistem peradilan yang cepat, adil, transparan, sekaligus akuntabel,” katanya.Ia menilai reformasi hukum acara pidana tidak boleh berhenti pada pembatasan upaya hukum atau percepatan penyelesaian perkara. Reformasi harus memastikan bahwa setiap putusan lahir dari proses yang objektif, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Putusan Bebas Harus Tetap DipertanggungjawabkanSEMA Nomor 4 Tahun 2026 disebut juga mengatur bahwa terhadap putusan lepas, terdakwa harus segera dibebaskan pada hari yang sama. Kebijakan tersebut sekaligus disebut mencabut ketentuan sebelumnya dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011.Bagi Dominggus, perubahan tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tafsir yang justru memperlebar jarak antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.Ia menegaskan bahwa menghormati putusan pengadilan tidak berarti menutup ruang bagi evaluasi terhadap kualitas proses peradilan.“Yang perlu dijaga bukan hanya bagaimana terdakwa memperoleh kepastian, tetapi juga bagaimana korban memperoleh keadilan dan masyarakat memperoleh keyakinan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif. Jangan sampai salah satu kepentingan dikorbankan demi kepentingan yang lain,” pungkas Dominggus.Menurutnya, perdebatan mengenai SEMA 4/2026 justru penting dalam negara hukum. Kritik terhadap sebuah kebijakan tidak otomatis berarti penolakan terhadap reformasi hukum. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme publik untuk memastikan setiap perubahan benar-benar membawa sistem peradilan ke arah yang lebih baik.Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan sekadar boleh atau tidaknya jaksa mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah sistem peradilan telah memiliki cukup jaminan untuk memastikan bahwa setiap putusan bebas benar-benar lahir dari proses yang adil, objektif, transparan, dan dapat dipercaya publik?Sebab, kepastian hukum tanpa keadilan berisiko kehilangan makna, sementara keadilan tanpa akuntabilitas juga sulit mendapatkan kepercayaan

SUMBA BARAT DAYA — Polemik status sebidang tanah seluas kurang lebih 5 hektare di wilayah Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), memasuki babak baru.Sebuah dokumen Somasi I (Pertama) dan Permohonan Klarifikasi Resmi yang diterbitkan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Christ B.M. Yohannis & Rekan” mempertanyakan status administrasi dan kepastian hukum atas tanah yang menurut kuasa hukum disebut pernah diserahkan oleh keluarga klien kepada pemerintah pada tahun 1989.Surat bernomor 62/SMSO/CBMY/VI/2026 tersebut ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Surat ditandatangani Kuasa Hukum Christ B.M. Yohannis, S.H. di Kupang pada 26 Juni 2026.Dokumen tersebut menjadi penting karena persoalan yang dipersoalkan bukan semata soal kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut status administrasi aset pemerintah, sejarah penyerahan tanah, penggunaan lahan untuk fasilitas pendidikan, serta potensi konflik agraria di tengah masyarakat.Klaim penyerahan tanah sejak 1989Dalam surat somasi, kuasa hukum menyatakan dirinya bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2026 untuk mewakili kepentingan hukum klien bernama Ferdianus Bili, yang disebut sebagai ahli waris dari keluarga almarhum Yos Bulu Malo.Menurut uraian dalam surat tersebut, pada tahun 1989, almarhum kakek klien bersama saudara-saudaranya disebut telah menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 5 hektare.Tanah itu disebut berada di wilayah yang saat itu masuk Desa Karuni, Dusun II Ledongara, Kecamatan Laratama, Kabupaten Sumba Barat, dan kemudian secara administratif disebut berada di Dusun II Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya setelah terjadi pemekaran wilayah.Dalam dokumen tersebut, tanah dimaksud disebut diperuntukkan sebagai kintal sekolah dan lapangan sekolah SD Inpres Ledongara.Namun, di sinilah persoalan mulai dipertanyakan.Kuasa hukum klaim tanah belum tercatat sebagai aset PemkabKuasa hukum menyatakan berdasarkan investigasi hukum dan pengecekan lapangan yang mereka lakukan, tanah seluas kurang lebih 5 hektare tersebut disebut belum terdaftar atau belum dicatat sebagai aset resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.Pernyataan itu tentu menjadi salah satu poin paling krusial dalam somasi.Sebab apabila benar terdapat tanah yang telah diserahkan untuk kepentingan fasilitas pemerintah tetapi administrasinya belum jelas, maka publik berhak mengetahui: bagaimana status tanah tersebut selama puluhan tahun terakhir?Apakah dokumen penyerahan tanah tahun 1989 masih tersimpan?Apakah pernah dilakukan inventarisasi?Apakah tanah tersebut pernah dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah?Apakah pernah dilakukan proses sertifikasi atas nama Pemerintah Daerah?Dan yang tak kalah penting: siapa yang selama ini bertanggung jawab atas administrasi dan pengamanan lahan tersebut?Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak berwenang.Pemerintah Kabupaten SBD sendiri saat ini dipimpin Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, sebagaimana tercantum dalam laman resmi Pemkab SBD.Klaim adanya penguasaan sebagian lahan oleh masyarakatDalam surat somasi, kuasa hukum juga menyatakan bahwa akibat tidak jelasnya administrasi tanah tersebut selama bertahun-tahun, sebagian objek tanah disebut telah dikuasai, diduduki, dan ditempati oleh masyarakat.Namun, penting ditegaskan, pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak kuasa hukum dalam dokumen somasi dan belum merupakan putusan atau penetapan hukum yang berkekuatan tetap.Karena itu, status masing-masing bidang tanah, dasar penguasaan masyarakat, batas-batas lahan, serta dokumen historis penyerahan tanah tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan oleh instansi berwenang.Di titik ini, konflik agraria harus dihindari. Penyelesaian tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan klaim salah satu pihak.Tiga tuntutan utama kepada Pemkab SBDMelalui Somasi I tersebut, kuasa hukum meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan sejumlah langkah.Pertama, memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu 7×24 jam sejak surat diterima mengenai alasan tanah tersebut disebut belum dicatat sebagai aset daerah.Kedua, segera melakukan tindakan berupa inventarisasi, pengamanan fisik, dan proses sertifikasi atas tanah dimaksud, termasuk pengajuan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.Ketiga, melakukan peninjauan lokasi dan penertiban serta penyelesaian hukum terhadap pihak-pihak yang disebut menduduki lahan, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan.Kuasa hukum juga meminta agar proses tersebut dilakukan bersama ahli waris.Tenggat 7×24 jam dan ancaman langkah hukum lanjutanSurat tersebut tidak berhenti pada permintaan klarifikasi.Kuasa hukum menyatakan apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tidak memberikan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, baik melalui jalur administrasi pemerintahan, perdata, maupun jalur hukum lainnya.Dengan demikian, somasi tersebut dapat dibaca sebagai peringatan awal sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih besar.Pertanyaan publik kini mengarah ke Pemkab SBDKasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.Pertama, apakah benar tanah kurang lebih 5 hektare tersebut pernah diserahkan kepada pemerintah pada 1989?Kedua, apakah terdapat dokumen resmi penyerahan tanah?Ketiga, apakah tanah tersebut telah masuk dalam inventaris Barang Milik Daerah?Keempat, apabila belum tercatat, apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas belum tertibnya administrasi tersebut?Kelima, bagaimana status tanah yang kini disebut telah dikuasai atau ditempati masyarakat?Dan keenam, apa langkah konkret Pemkab SBD untuk mencegah persoalan ini berkembang menjadi konflik agraria?Pertanyaan tersebut penting karena pengelolaan aset daerah bukan sekadar persoalan administrasi di atas kertas. Kepastian status aset berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan aset publik, dan potensi sengketa di kemudian hari.Pemkab SBD perlu diberi ruang menjelaskanSiletsumba.com memberikan ruang yang proporsional kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, BKAD, Kantor Pertanahan/BPN SBD, pemerintah Kecamatan Loura, Pemerintah Desa Karuni, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum atau kesalahan oleh pihak tertentu.Yang diberitakan adalah adanya dokumen somasi dari kuasa hukum yang mempertanyakan status tanah dan meminta klarifikasi pemerintah.Selanjutnya, publik berhak mengetahui jawaban resmi pemerintah.Sebab jika administrasi tanah memang sudah lengkap, tunjukkan dokumennya.Jika belum lengkap, jelaskan mengapa.Dan jika terdapat persoalan dalam proses administrasinya selama puluhan tahun, publik layak mengetahui bagaimana pemerintah akan menyelesaikannya.Siletsumba.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dan membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi secara berimbang.