Kupang, siletsumba.com - Representasi DPP GRIB JAYA Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) di NTT, Jusup KoeHoea, S.Pd.,CPA. (JK)

Delapan puluh satu tahun setelah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945, pertanyaan yang layak diajukan kepada seluruh pemimpin di Nusa Tenggara Timur adalah: sudah sejauh mana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan dan budaya kepemimpinan di daerah ini?

Pertanyaan tersebut penting karena realitas yang dihadapi masyarakat NTT hari ini masih menyisakan ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, para pejabat dan elite politik berlomba-lomba berbicara tentang pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan daerah. Namun di sisi lain, masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan yang belum merata, pelayanan publik yang sering dikeluhkan, serta berbagai kasus korupsi yang terus bermunculan dari waktu ke waktu.

Lebih ironis lagi, NTT masih kerap dicap sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Stigma itu bukan sekadar persoalan statistik, tetapi cermin dari kegagalan kolektif dalam mengelola potensi daerah yang sesungguhnya sangat kaya.

Pertanyaannya sederhana: mengapa daerah yang kaya sumber daya, kaya budaya, kaya pariwisata, dan kaya sumber daya manusia justru masih bergulat dengan kemiskinan?

Jawabannya tentu tidak sesederhana satu faktor. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa salah satu akar masalah yang terus menghambat kemajuan NTT adalah budaya kepemimpinan yang belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang dari kas negara. Korupsi adalah pencurian masa depan rakyat. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang dicuri adalah masa depan anak-anak NTT. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, yang dipertaruhkan adalah nyawa masyarakat. Ketika proyek pembangunan dimainkan oleh kepentingan kelompok tertentu, yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang menunggu perubahan.

Sementara itu, nepotisme adalah penyakit yang lebih berbahaya karena sering dianggap biasa. Jabatan diberikan karena kedekatan, bukan kompetensi. Kesempatan dibuka untuk keluarga dan kelompok tertentu, sementara putra-putri terbaik daerah hanya menjadi penonton. Akibatnya, birokrasi kehilangan profesionalisme dan pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas.

Hari Lahir Pancasila 2026 harus menjadi momentum untuk mengatakan dengan tegas bahwa NTT tidak membutuhkan lebih banyak slogan. NTT membutuhkan keberanian untuk berubah.

Sudah terlalu lama masyarakat disuguhi narasi keberhasilan, tetapi masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan. Sudah terlalu lama elite politik berbicara tentang persatuan, tetapi masih ada praktik-praktik eksklusif yang meminggirkan partisipasi publik. Sudah terlalu lama jargon anti-korupsi dikumandangkan, tetapi integritas sering kali berhenti pada baliho dan pidato resmi.

Yang dibutuhkan hari ini adalah revolusi budaya kepemimpinan.

Pemimpin harus berhenti melihat jabatan sebagai alat kekuasaan dan mulai melihatnya sebagai amanah pelayanan. Birokrasi harus berhenti menjadi tempat berbagi pengaruh dan mulai menjadi ruang pengabdian profesional. Politik harus berhenti menjadi arena transaksi kepentingan dan kembali menjadi instrumen perjuangan rakyat.

Pancasila tidak pernah mengajarkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Pancasila tidak pernah mengajarkan bahwa jabatan adalah hak istimewa keluarga atau kelompok tertentu. Pancasila mengajarkan keadilan sosial, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momen evaluasi terbuka bagi seluruh pejabat publik di NTT. Masyarakat berhak bertanya:

Mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan utama?

Mengapa pelayanan publik belum maksimal?

Mengapa praktik nepotisme masih sering dikeluhkan?

Mengapa kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tertentu terus menurun?

Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk cinta terhadap NTT. Sebab daerah ini tidak akan berubah jika kritik dianggap musuh dan pengawasan publik dianggap ancaman.

Masa depan NTT tidak boleh ditentukan oleh segelintir elite. Masa depan NTT harus dibangun melalui kolaborasi semua pihak: pemerintah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan generasi muda. Tidak ada satu kelompok pun yang mampu menyelesaikan persoalan daerah sendirian.

Sudah waktunya NTT keluar dari politik pencitraan menuju politik karya. Keluar dari budaya loyalitas buta menuju budaya meritokrasi. Keluar dari praktik nepotisme menuju kompetisi yang sehat. Keluar dari ketergantungan bantuan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 harus menjadi titik balik.

Jika para pemimpin masih nyaman dengan budaya lama, maka kemiskinan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi jika ada keberanian untuk memutus rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu provinsi yang paling maju di kawasan timur Indonesia.

Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila adalah alat ukur moral bagi setiap pemegang kekuasaan.

Maka pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, rakyat NTT patut menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh pemimpin:

Jangan hanya menghafal Pancasila. Jalankan Pancasila. Jangan hanya berbicara tentang rakyat. Bekerjalah untuk rakyat. Jangan hanya menjanjikan perubahan. Jadilah perubahan itu sendiri.

Karena NTT tidak kekurangan potensi.

Yang sering kurang adalah keberanian untuk memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menghambat kemajuan daerah.

Penulis: Jusup KoeHoea